Menpan Izinkan Pemprov Aceh Rekrut Cpns tahun 2013

Posted by Asep Ihsan on Friday, March 29, 2013

Seperti halnya Pemprov Sumut, Pemprov Aceh juga diperbolehkan mengadakan seleksi CPNS tahun 2013. Ini karena berdasarkan data resmi yang dilansir Kementerian Keuangan, rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah di APBD Provinsi Aceh 2012, angkanya juga masih dibawah 50 persen, yakni 41,5 persen. Sedang 10 provinsi dipastikan dilarang ikut merekrut CPNS 2013 karena melampuai angka 50 persen. Yakni DIY (58,6 persen), Jateng (53,5 persen), Gorontalo (52,5 persen), NTB (52,5 persen), Lampung (52,3 persen), Sumbar (51,8 persen), Sulsel (51,5 persen), Bengkulu (51,5 persen), Jatim (51,1 persen), dan Sulut (50,7 persen).

Sementara, untuk tingkat kabupaten/kota di Sumut, diperkirakan juga tidak banyak yang diperkenankan melakukan rekrutmen. Koran ini belum mendapatkan data rasio belanja pegawai di APBD masing-masing kabupaten/kota di Sumut di APBD tahun 2012.

Namun, diperkirakan tidak akan jauh beda dengan tahun 2011. Dimana untuk 2011, 20 kabupaten/kota di Sumut tidak boleh ikut merekrut CPNS tahun 2012 karena alokasi belanja pegawainya melampuai 50 persen.

Tertinggi tahun 2011 adalah Kabupaten Simalungun, yakni Rp756,304 miliar, atau mencapai 71,95 persen dari APBD-nya. Disusul Kota Padangsidimpuan dengan belanja pegawai Rp297, 595 miliar atau 69,89 persen.

Untuk Kota Medan, belanja pegawainya cukup tinggi, yakni Rp1,535 triliun. Namun, angka ini persentasenya ‘hanya’ mencapai 52,38 persen dari total APBD 2011.

Sedang kabupaten/kota yang belanja pegawainya di bawah 50 persen, antara lain Kota Sibolga sebesar Rp194,842 miliar (48 persen), Labuhanbatu Utara Rp246,043 miliar (49,73 persen), dan Nias Selatan 47,25 persen.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB) memberikan kuota CPNS 2013 dari pelamar umum sebanyak 60 ribu.

Sebagai info bahwa tahun 2013 ini, pemerintah hanya mengalokasikan penambahan calon pegawai negeri sipil dalam jumlah sangat terbatas, 60.000. Jumlah ini pun terbagi 40.000 untuk CPNS di pemerintahan daerah dan sisanya di instansi pusat.

Usulan pengadaan PNS dari daerah ataupun instansi pusat tetap harus berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Harapannya, tidak ada pertumbuhan jumlah PNS di Indonesia yang saat ini sudah mencapai lebih dari empat juta orang.


{ 0 comments... read them below or add one }

Post a Comment