Disdik Banjarmasin Kekurangan Guru SD

Posted by Asep Ihsan on Friday, April 5, 2013

Harap-harap cemas penerimaan CPNS yang kemungkinan digelar tahun ini tidak hanya dirasakan tenaga honorer atau sarjana yang sedang mencari pekerjaan, tapi juga oleh Dinas Pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Kalsel Nor Ipansyah menyebut jumlah kekurangan guru di tingkat SD di kota ini mencapai 300 orang. Dia berharap, melalui penerimaan CPNS, kekurangan tersebut bisa ditutupi.

Sementara di tingkat SMP dan SMA, pada mata pelajaran tertentu seperti Bimbingan Konseling, Kesenian dan Penjaskes juga mengalami kekurangan. "Tapi tidak banyak. Hanya sekira 20-50 orang," katanya.

Nor Ipansyah mengaku telah menyampaikan hal ini ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar informasi ini dijadikan masukan bila proses seleksi CPNS jadi digelar tahun ini. "Semoga saja ada penerimaan, jadi bisa menutupi celah kekosongan ini," harapnya.

Sebelumnya, pada Desember 2012, BKD Kota Banjarmasin telah mengajukan usulan formasi CPNS 2013 yang jumlahnya mencapai 567 formasi. Meski usulan sudah mencakup mekanisme pemetaan pegawai, analisis jabatan, proyeksi lima tahun dan distribusi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) kembali meminta penyusunan pengusulan yang lebih akurat dan sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) lima menteri tentang kebutuhan pemerataan guru.

Read more

Penerimaan CPNS Kota Banjarbaru Tunggu Proses K1

Posted by Asep Ihsan on Wednesday, April 3, 2013

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan belum bisa memastikan kapan akan kembali menggelar penerimaan CPNS 2013 pasca pencabutan moratorium akhir 2012 lalu.
Menurut Kepala BKD Kota Banjarbaru, Firdaus Hazairin, peluang untuk melakukan penerimaan CPNS tahun ini memang ada. Hanya saja, Analisis Beban Kerja (ABK) sebagai kelanjutan dari Analisis Jabatan (Anjab) hingga kini belum rampung.

Di sisi lain kata dia, setelah pihaknya menanyakan kepada Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, penerimaan CPNS belum bisa diumumkan selama honorer kategori 1 belum benar-benar rampung.

Menurutnya, untuk honorer kategori 1 di Kota Banjarbaru, memang sempat ada satu honorer yang nyaris tidak lolos lantaran tidak dilengkapi dokumen honorarium yang bersangkutan. Namun itu sudah dilengkapi pada masa tenggang yang diberikan KemenPAN dan RB pada 1-8 Maret 2013 lalu.

“Sekarang sudah beres, ada 40 orang honorer kategori 1. Nah tinggal kategori 2 yang jumlahnya di Kota Banjarbaru ini mencapai 205 orang,” ujarnya.
Untuk penyelesaian honorer kategori 2 kata Firdaus, kemungkinan besar setelah rampung honorer kategori 1. Hanya saja, diakuinya ada yang berbeda dalam proses penuntasan honorer kategori 2 ini dibanding dengan kategori 1. Sebab menurutnya, untuk kategori 2 pemeirntah pusat menetapkan mekanisme seleksi.

“Kalau mekanisme seleksi, logikanya tentu ada peluang yang tidak lulus seleksi kan. Makannya harus benar-benar dipersiapkan. Sebab instrument ini didesain sendiri oleh pusat,” katanya.

Menurut Firdaus, jumlah honorer kategori 2 di Indonesia tak kurang dari 700.000 pegawai. Sementara kemampuan pemerintah mengangkat pegawai dalam satu tahun hanya 60.000 pegawai saja.

Read more

Pemkab Tapin Tetapkan 46 Honorer Jadi CPNS

Posted by Asep Ihsan

Pemkab Tapin, Kalimantan Selatan mendapatkan tambahan formasi CPNS 2012 dari tenaga honorer sebanyak 47 orang. Tanggal 03 januari 2013 adalah tenggat terakhir para honorer kategori satu itu untuk menyerahkan berkas persyaratan untuk mendapatkan Nomor Identitas Pegawai (NIP).

Salah satu tenaga honorer kategori satu yang lolos dalam tambahan formasi CPNS 2012 itu, Maulana, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat lolos masuk CPNS.

"Tidak bisa diceritakan lagi rasa senang saya yang akhirnya dapat menjadi CPNS," ungkap Maulana yang bekerja di Kecamatan Tapin Selatan, Kamis (3/1/2012). Menurut Maulana, dirinya hampir 12 tahun menjadi honorer dengan gaji hanya ratusan ribu. Namun tetap bertahan.

Kabid Mutasi BKD Tapin, Indrayani mengatakan tanggal 3 Januari 2013 adalah batas penyerahan berkas bagi honorer kategori satu yang masuk dalam formasi CPNS.

Menurut Indrayani dari 47 yang lolos itu cuma 46 orang yang akan diproses, sedangkan satu orangnya lagi sudah meninggal dunia pada 2010 lalu.

Berkas CPNS itu akan diproses sehingga mendapatkan NIP dari pemerintah pusat. Kapan NIP itu terbit, Indrayani belum dapat memastikannya.

Read more

Sepuluh Honorer HST Terima SK CPNS

Posted by Asep Ihsan

Sebanyak 10 tenaga honorer kategori I formasi tahun 2012 menerima SK pengangkatan. Bupati H Harun Nurasid menyerahkan di sela-sela Apel Gabungan Linmas di halaman Kantor Bupati HST, Senin (11/3) pagi. Mereka yang menerima SK pengangkatan terdiri dari tenaga guru 1 orang, sedangkan tenaga teknis dan administrasi sebanyak 9 orang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah HST (Hulu Sungai Tengah) Kalimantan Selatan, Mahyuddin mengatakan, pengangkatan tenaga honorer kategori I tahun 2012 sudah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS. Itu diperkuat dengan edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah.

Ditambahkannya, tenaga honorer kategori I di HST memenuhi syarat berdasarkan dan telah diverifikasi dan validasi Tim BKN Pusat 30 November 2011. Mereka terdiri dari tenaga guru 1 orang, tenaga teknis dan administrasi sebanyak 9 orang.

Bupati Harun Nurasid mengingatkan, CPNS bisa membantu program daerah dalam pembangunan selanjutnya. Dia berharap, kepada seluruh jajaran Pemkab HST lebih meningkatkan disiplin sehingga tanggung jawab mengelola pemerintah optimal.

Read more

Peminat Cpns HSS Nantikan Seleksi Cpns

Posted by Asep Ihsan

Pasca berakhirnya kebijakan moratoirum Cpns, pemerintah pusat membuka kembali penerimaan CPNS pada bulan Juli 2013 ini di berbagai daerah di Indonesia. COntohnya, sejumlah masyarakat yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan, mulai mempersiapkan segala persyaratan yang dimungkinkan dapat memasuki dunia PNS. Dari informasi yang didapat Radar Banjarmasin di lapangan, adanya kabar penerimaan PNS tersebut sudah tersebar di seluruh pelosok desa.

Sehingga, mayarakat yang memiliki beberapa persyaratan, seperti ijazah, nilai tinggi, keuangan yang memungkinkan, serta usia masih di bawah 35, sudah mulai mempersiapkan diri. Penerimaan CPNS kali ini, yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah hanya sekitar 52 orang. Sedangkan selebihnya hanyalah direkrut dari tenaga honorer yang sudah masuk dalam kategori satu dan kategori dua. Berangkat dari sedikitnya formasi umum yang dibutuhkan itulah, maka penerimaan CPNS kali ini, akan semakin kompetitif dan terseleksi dengan ketat. “Dari kabar yang berkembang, penerimaan memang masih cukup lama, namun tidak ada salahnya jika kita sudah mempersiapkan diri sejak sekarang,” ujar Muhammad Yustam salah seorang warga Sungai Raya. Alumni IAIN Antasari ini juga mengatakan, dengan melakukan persiapan sejak dini. Maka ke depannya ketika penerimaan dibuka, akan bisa langsung mendaftar tanpa harus mengurus yang lainnya.

Kendati ada, hanyalah melengkapi segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pendaftaran. Menurutnya, saat ini kesempatan mencari lapangan pekerjaan sangat sulit dan membutuhkan pengalaman serta kemampuan dalam menyerap informasi. Oleh sebab itulah, ketika ada kesempatan yang dibuka oleh pemerintah dirinya langsung mempersiapkan diri. Persiapan yang sama juga dilakukan oleh Muhdi, warga Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan. Menurutnya, dengan dibukanya penerimaan CPNS oleh pemerintah daerah, maka kesempatan bagi masyarakat yang ingin menjadi pegawai juga terbuka. Seiring dengan akan dibukanya penerimaan tersebut, dirinya berharap agar pemerintah daerah bisa menambah formasi yang dibutuhkan. Sebab, dengan formasi yang sedikit maka kesempatan bagi masyarakat yang ingin mendaftar juga akan semakin sempit. Oleh karena itu katanya, hendaknya pemerintah daerah bisa memperluas penerimaan CPNS di lingkup Kabupaten HSS. Pasalnya saat ini banyak masyarakat, khususnya para pelajar yang sudah menyelesaikan studinya ingin ikut mendaftar sebagai CPNS. Berangkat dari banyaknya peminat itulah, hendaknya pemerintah daerah bisa memberikan kebijakan dengan membuka seluas-luasnya kesempatan bagi masyarakat yang ingin menjadi CPNS. Muhdi juga mengatakan jika penerimaan CPNS bisa diperluas.

Maka kesempatan untuk menjadi pegawai pemerintah semakin dapat dirasakan. Sementara itu, di tempat terpisah Kepala BKD Kabupaten HSS Drs Said Ali Fachir yang dikonfirmasi Radar Banjarmasin mengatakan, bahwa perencanaan penerimaan CPNS memang dilakukan antara bulan Juni hingga bulan Juli 2013. Namun kepastiannya masih belum dapat diberikan, karena masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Selain itu, masalah tenaga honorer yang masuk dalam kategori satu dan dua juga masih belum selesai. Karena ada beberapa administrasi yang masih belum dilengkapi. “ Sampai saat ini, belum ada petunjuk yang kita terima dari pemerintah pusat terkait dengan pelaksanaan penerimaan CPNS yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten HSS,” ujar Said kepada Radar Banjarmasin beberapa waktu yang lalu.


Read more

Pemprov Kalsel Usulkan Sekitar 700 CPNS 2013

Posted by Asep Ihsan

Pemprov Kalimantan Selatan (Kalsel) mengajukan usulan sekitar 700 CPNS kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Usulan ini berdasarkan pendataan hasil analisis jabatan dan analisi beban kerja sendiri diperlukan untuk melihat komposisi ideal dari setiap SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel. Mengenai kapan jadwal penerimaan, belum ada informasi yang memastikan kegiatan tersebut digelar.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel HM Thamrin mengungkapkan, formasi guru mendominasi pengusulan CPNS. "Usulan tenaga pendidikan (guru) dan kesehatan untuk CPNS di kabupaten/kota itu pada dasarnya juga tidak menambah jumlah tenaga guru dan tenaga kesehatan, tetapi hanya menutupi mereka yang telah memasuki masa pensiun," ujarnya.

Setiap tahun, kata Thamrin, rata-rata PNS yang memasuki masa pensiun di kabupaten/kota se-Kalsel berkisar antara 300 hingga 400 orang, sedangkan pada tingkat provinsi sekitar 250 orang.

Sementara untuk tenaga dokter umum, ketika dilakukan penerimaan, ternyata pendaftar menumpuk di provinsi, Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Kabupaten Banjar, sedangkan daerah lainnya sangat minim.

Sebagai contoh, ketika penerimaan tenaga dokter umum tahun 2010 lalu, formasi yang disediakan untuk provinsi hanya 20 orang, tetapi jumlah yang mendaftar mencapai 60 orang sehingga banyak yang tidak lulus.

Sebaliknya, di daerah dari jumlah formasi yang disediakan masing-masing 10 orang, ternyata jumlah dokter umum yang mendaftar kurang dari formasi itu. "Saya kira daerah perlu menyediakan insentif dan fasilitas kepada dokter umum agar mereka mau mengabdi di daerah dan tidak menumpuk di provinsi dan perkotaan terdekat dari Banjarmasin," ucapnya.

Thamrin menambahkan, saat ini Pemprov Kalsel memiliki sekitar 6.300 PNS. Sedangkan menurut perkiraan, setidaknya memerlukan sekitar 7.000 PNS. “Kemungkinan, kami akan mengusulkan 700 CPNS. Pasalnya, masih banyak yang kekurangan tenaga di beberapa instansi,” tambahnya.

Namun demikian, target 700 CPNS tersebut meski berat, akan tetap diajukan. Thamrin pun berharap, setidaknya Pemprov Kalsel mendapatkan jatah untuk menggantikan pegawai yang sudah pensiun. Sehingga tidak terlalu memberatkan pegawai yang sudah ada. “Minimal untuk pengganti pegawai pensiun dulu lah. Supaya tidak terlalu berat,” imbuhnya.

Sumber: Radar Banjarmasin

Read more

Sebanyak 64 Honorer Kota Singkawang Jadi CPNS

Posted by Asep Ihsan

Sebanyak 64 orang Honorer 2012 kategori 1 (K-1) resmi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Singkawang Kalimantan Barat. Mereka sudah menjalani masa honor minimal sejak 1 Januari 2005 dan digaji dari APBD.

“Ini merupakan hasil kerja keras, sekaligus anugerah yang pantas diterima. Jadi harus bekerja dengan ikhlas dan bersyukur, maka akan ditambah nikmat rahmat dari Allah,” kata Drs H Awang Ishak MSi, Walikota Singkawang usai menyerahkan Surat Keputusan (SK) CPNS ke honorer tersebut di Aula BKD Singkawang, Selasa (26/3).

Awang meminta, 64 honorer yang telah diangkat menjadi CPNS Kota Singkawang supaya meningkatkan kinerja dalam menjalankan roda pemerintahan. “Jangan malas, bantu saya, karena saya tidak biasa bekerja sendiri tanpa bantuan saudara-saudara semua,” harapnya.

Dia juga mengingatkan para CPNS dan PNS untuk tidak memakan hak orang lain secara bathil, tidak mempunyai istri lebih dari satu, ingat tugas pokok dan fungsi sebagai pegawai di tempat kerja masing-masing. “Jangan nanti sudah diangkat PNS mengangkat sampah pun tidak mau. Dulu waktu honor rajin, sekali sudah menjadi PNS malah malas-malasan, yang PNS ngandalkan honor. Jadi kerja ikhlas dan bantu saya,” papar Awang.

Khusus tenaga perawat, Awang Ishak seraya bercanda mengingatkan para perawat selalu ramah kepada pasien. Ingat, minimal senyum lima kali dalam satu hari, buat orang tertawa lima kali satu hari. Awang Ishak juga berpesan agar para perawat nantinya bersikap baik terhadap pasien dan melayani secara benar.

Read more

Pemko Pontianak Belum Pasti Membuka Cpns

Posted by Asep Ihsan

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pontianak Kalimantan Barat, Zumiyati mengatakan hingga saat ini belum ada kabar tentang penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) di untuk wilayah Kota Pontianak.

"Belum ada, namun kita juga masih memperbaiki data, kalau untuk formasi umum sampai saat ini kita belum ada terima informasi," ujarnya kepada Tribunpontianak.co.id, Jumat (22/3/2013).

Dia mengatakan hingga saat ini jumlah PNS di Kota Pontianak berjumlah 7.050 orang masih dinilai belum efektif mengisi banyak kekosongan jabatan yang ada.

"Belum efektif, kita masih banyak kekurangan pegawai, kita seharusnya sesuai dengan penduduk sekian persen kita harusnya memiliki jumlah pegawai sekitar 9.000.," jelasnya.

Dia mengatakan hingga Desember 2013 sendiri sekitar 264 PNS yang akan pensiun. Namun Kepala BKD Kota Pontianak Zumiyati mengatakan pihaknya telah mengusulkan pengajuan penerimaan CPNS sesuai jumlah analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban (ABK) sekitar 1000 lebih pegawai ke Kemenpan.

Read more

164 CPNS Landak Diambil Sumpah

Posted by Asep Ihsan

Sekitar 164 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jumlah 167 orang di lingkungan Pemerintah Landak Kalimantan Barat melakukan sumpah dan janji di hadapan para pejabat, rohaniwan dan Bupati Landak di aula utama Kantor Bupati Landak, Rabu (27/3/2013).

Sebenarnya CPNS Penerimaan tahun 2010 ini ada 167 orang. Namun tiga CPNS yang berhalangan hadir tersebut yakni dua orang tenaga guru dan satu tenaga kesehatan.

Namun ke 164 CPNS yang diambil sumpah dan janji untuk menjadi PNS di dominasi oleh tenaga guru yang berjumlah 103 orang, 61 orang tenaga kesehatan

Bupati Landak Adrianus AS menegaskan dalam sambutannya kalau tugas seorang pegawai negeri adalah pelayan. Jadi, sebagai seorang pelayan tugas itu sangat mulia, karena seorang pelayan harus mampu menberikan rasa puas kepada orang yang dilayani.

"Kalau jadi pegawai jangan mimpi untuk kaya, kalau mau kaya jangan jadi pegawai negeri. Jadilah pengusaha. Yang paling penting lagi, kalau mau PNS jangan ada yang merasa dipaksa, karena kalau merasa di paksa saya yakin anda tidak akan ikhlas menjalan tugas anda sehari-hari. Karena perlu disadari lagi kita yang berdiri disini adalah pelayan," ingatnya.

Sumber: Tribun

Read more

Penerimaan CPNS Ketapang Belum Pasti

Posted by Asep Ihsan

Penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Pemkab Ketapang, Kalimantan Barat, hingga kini belum ada kepastian. Menurut Kasubbag Kepegawaian BKD Ketapang, Tauran, biasanya bulan Juni ada pemberitahuan agar dari daerah ke pusat untuk melakukan rapat koordinasi.

"Sampai hari ini belum ada kabar dari pusat, kalau kabarnya ada untuk apa tidak disampaikan,"ujarnya Kepala Kepegawaian Ketapang Ibnu Syaref melalui Kasubbag Kepegawaian, Tauran kepada Tribunpontianak.co.id Jumat (1/2/2013).

Ia menambahkan, berdasarkan kebiasaan sebelumnya, pemerintah pusat seringkali mengabarkan penerimaan CPNS pada pertengahan tahun seperti pada Juni, dan pihak pemerintah tingkat dua akan diundang ke pusat untuk melakukan rapat koordinasi.

"Kalau dulu itu biasanya bulan Juni, ada pemberitahuan agar dari daerah ke pusat untuk melakukan rapat koordinasi, kalau sekarang sedikitpun kabarnya belum ada,"ujarnya.

Sumber: Tribun

Read more

Pemprov Kalbar Ajukan Formasi Cpns 2013

Posted by Asep Ihsan

Menurut Robertus Isdius, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalbar, sistemnya dengan komputerisasi dan ditangani oleh konsorsium. Menpan sudah memilih 10 perguruan tinggi. Semuanya terbuka dan tidak ada peluang untuk bocor, dituturkan kepada Rakyat Kalbar, Senin (18/3). Menurutnya pihaknya merencanakan mengajukan minimal 250 formasi. Jumlah tersebut untuk mengisi kekosongan pegawai yang pensiun dari 2011-2013 yang mencapai 600 orang

Sebelumnya, tes penerimaan CPNS dilakukan oleh masing-masing pemkab/pemkot/pemprov bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi yang sudah dipilih. Kata Robertus, dulu pemda bisa menentukan kerja sama dengan universitas mana. Tetapi sekarang ditangani konsorsium perguruan tinggi.

Dia membantah keras kalau penerimaan CPNS sebagai ajang mengambil keuntungan oleh aparatur pemerintah. “Saya pikir itu anggapan orang zaman dulu. Sekarang, semua mekanisme penerimaan diperbaiki. Semuanya di bawah Menpan dan daerah hanya memfasilitasi,” jelasnya.

Saat ini BKD Kalbar tengah menunggu pemberitahuan dari Menpan berapa formasi yang akan diterima. “Pembahasan formasi sampai sekarang masih belum ada pemberitahuan dari Menpan. Yang jelas kita sudah mengajukan minimal 250 formasi. Jumlah tersebut untuk mengisi kekosongan pegawai yang pensiun dari 2011-2013 yang mencapai 600 orang,” katanya.

Formasi yang dibutuhkan seperti sektor pendidikan dan kesehatan pasti ada. “Hanya saja untuk pendidikan dalam hal ini kebutuhan guru, diajukan langsung oleh pemerintah kabupaten/kota ke Menpan. Semua pengajuan formasi sudah masuk ke Menpan,” paparnya.

Robertus menambahkan, penerimaan pegawai di Kalbar formasinya merata sesuai dengan kebutuhan. Dari pengalaman sebelumnya, tidak semua formasi yang diajukan ke Menpan disetujui.

“Kalau diajukan 500 belum tentu semuanya disetujui. Nanti berapa yang disetujui baru kita lakukan tes,” ujarnya.

Suara Kalbar


Read more

Pemko Surabaya Usulkan Penambahan Tenaga Teknis

Posted by Asep Ihsan

Pemerintah Kota (Pemko) Surabaya Jawa Timur masih kekurangan tenaga teknis di berbagai bidang di luar tenaga guru dan staf. Jumlah kekurangan tenaga teknis itu mencapai sekitar 130 orang. Karena itu, dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2013, Pemkot akan mengajukan tambahan tenaga teknis sebanyak 130 orang.

Secara rinci, jumlah CPNS di Pemkot Surabaya yang akan diterima tahun ini sebanyak 440 orang. Mereka terdiri dari 309 orang yang merupakan usulan tahun 2012 dan sebagian besar untuk tenaga guru serta tenaga kesehatan. Sementara sisanya, sebanyak 130 orang merupakan usulan tahun ini yang khusus untuk tenaga teknis.

“Jadi, tahun ini Pemkot hanya menerima CPNS sebanyak 440-an itu,” ungkap Yayuk Eko Agustin, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pemkot Surabaya, Senin (25/3) pagi tadi.

Tapi, menurutnya, jumlah penerimaan CPNS sebanyak itu masih jauh dari ideal. Pasalnya, tiap tahun hampir 700 pegawai yang memasuki masa pensiun. “Rata-rata setiap tahun di Pemkot ada sekitar 700 pegawai yang pensiun, sementara penerimaan CPNS-nya belum sebanyak itu, sehingga kuotanya belum bisa memenuhi kebutuhan CPNS di Pemkot,” terangnya.

Menurutnya, beban kerja cukup berat. Mengingat kota besar seperti Surabaya ini butuh tenaga yang cukup banyak. Kalau, selama ini jumlah PNS di Pemkot ada sekitar 21.000 orang dan setiap tahunnya ada sekitar 700 orang pensiun, maka jumlah PNS akan terus berkurang karena penambahannya tidak sebanyak itu. Sebagai info selain pusat bisnis, Surabaya adalah kota perdagangan, industri, dan pendidikan di kawasan Indonesia timur.

Untuk mengatasi kekurangan pegawai tersebut, lanjutnya, Pemkot Surabaya berupaya memaksimalkan penggunaan sistem tekhnologi informasi. “Mana yang bisa kita maksimalkan, kami akan melakukannya. Seperti penggunaan IT (Informasi Teknologi), penggabungan Kelurahan dan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) kita kurangi hingga menjadi 5 unit,” paparnya.

Yayuk mengatakan, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya pengajuan CPNS selalu tidak sesuai usulan. Namun, ternyata yang direkomendasi oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN) relatif kecil. “Kalau kurangnya ya ribuan, tapi jika diusulkan ribuan yang disetujui hanya ratusan,” tegasnya.

Tahun ini, di samping merekrut CPNS dari jalur umum. Pemkot Surabaya juga akan melakukan tes jalur khusus, yakni untuk tenaga honorer yang ditetapkan oleh Menpan (K-2). Sedangkan honorer yang masuk di bawah tahun 2005 (K-1) langsung diangkat sebagai CPNS.

Yayuk Eko Agustin belum bisa memastikan kapan pelaksanaan tes CPNS diselenggarakan. Ketentuan pelaksanaan menurutnya bergantung pada Pemerintah Pusat. Namun ia menambahkan, tahun ini direncanakan tes CPNS berlangsung serentak seluruh daerah. “Rekruitmen tahun ini seluruh Indonesia bersamaan,” katanya.

Sedangkan, Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono mengatakan, Pemkot harus pintar dan cerdas dalam memanajemen pemerintahannya. Memang secara kasat mata jumlah PNS tampak kurang. Tapi, kenyataannya masih banyak PNS Pemkot yang tidak memiliki kerja maksimal. “Banyak PNS di dinas-dinas yang tidak memiliki pekerjaan maksimal, lha mbok yang itu dimaksimalkan,” ungkap Baktiono.

Selain itui, lanjutnya, pada 2012 lalu PNS Pemkot banyak dibantu tenaga outsourcing di berbagai bidang, tapi di awal tahun ini jumlah tenaga outsourcingnya malah dikurangi cukup banyak.

Read more

Seleksi Honorer K2 Surabaya Dijadwalkan Juni 2013

Posted by Asep Ihsan

Sebanyak 3.279 tenaga honorer kategori dua (K-II) Pemkot Surabaya Jawa Timur, akan disaring menjadi CPNS pada Juni 2013. Para honorer K-II ini, terdiri dari 1.607 honorer pendidikan, 31 honorer kesehatan, dan 1.641 honorer teknis.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya, Yayuk Eko Agustin mengatakan, untuk keperluan penyaringan honorer K-II tersebut saat ini BKD sedang melakukan uji publik Data Base mulai 27 Maret hingga 16 April 2013.

Selain itu, informasi data base juga dapat diakses di website www.surabaya.go.id. "Uji publik itu digunakan sebagai evaluasi. Semua bersifat terbuka dan transparan. Jika ada usulan perbaikan atau sanggahan soal data honorer K-II dapat disampaikan kepada BKD,” kata Yayuk dalam jumpa pers, Rabu (3/4/2013).

Dijelaskan Yayuk, dalam penyaringan honorer K-II penentuan kelulusan didasarkan pada mekanisme passsing grade. Yakni siapa pun yang hasil tesnya di atas nilai minimal yang telah ditentukan dinyatakan lulus.

Ketua Dewan Koordinator Honorer Indonesia (DKHI) Surabaya Eko Mardiono mendapat kepastian tes CPNS khusus GTT tersebut. "Kalau tidak Juni ya Juli gitu, ada tes CPNS lhusus GTT/PTT," kata Eko kepada surya.co.id, Minggu (27/1/2013).

Saat ini bersama 1.800 GTT dan 600 PTT seluruh Surabaya, Eko tengah mempersiapkan diri. Para pegawai yang tergolong K2 tersebut seakan mendapat kepastian untuk berjuang dan mencoba tes masuk CPNS.

"Tapi tes ini sesuai informasi dari pusat, hanya untuk GTT dan PTT. Mereka yang memiliki SK pegawai K2 berhak mengikuti tes. Jadi lawan kami antar-GTT dan sesama PTT," tambah Eko.

Sesuai yang DKHI ketahui, tes CPNS tersebut bukan berdasarkan pada formasi atau kebutuhan. Misalnya hanya dibutuhkan guru matematika atau bahasa Indonesia. Tapi semua berksempatan mengikuti tes. "Informasinya siapa saja bisa diterima CPNS jika memang lolos tes," kata Eko kembali.

Formula tes CPNS khusus GTT tersebut dengan sistem passing grade atau sesuai ambang batas nilai. Bahkan tidak tertutup kemungkinan, semua GTT bisa diangkat menjadi CPNS jika nilai tesnya melampaui passing grade ini.

Sementara itu Kepala Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dinas Pendidikan Jatim Nur Srimastutik menuturkan bahwa informasi tes khusus CPNS bagi GTT sudah lama diwacanakan. "Tapi informasi detailnya saya belum tahu. Kalaupun tidak tes khusus GTT, nanti ada tes CPNS umum," kata Nur.

Bimbel dan Try Out
Kreatif inisiasi yang dilakukan Dewan Koordinator Honorer Indonesia (DKHI) Surabaya. Mereka kini menghimpun seluruh anggotanya untuk mempersiapkan diri menyambut tes CPNS khusus GTT. Mereka membekali diri dengan bimbingan belajar (Bimbel) dan try out khusus GTT.

Sampai saat ini, proses penggalangan peserta Bimbel masih terus berlangsung. Dari ribuan GTT dan PTT di Surabaya dan sekitarnya, mereka berkesempatan mengikuti pemebkalan jelang tes CPNS khusus GTT.

"Kami buka sampai akhir Februari. Mari kita siapkan diri dengan semacam Bimbel. Wong dulu tes UMPTN saya ikut Bimbel. Masuk CPNS harus ada Bimbel," kata Sekertaris DKHI Surabaya Atiko kepada surya.co.id, Minggu (27/1/2013).

Ide Bimbel khusus para GTT dan PTT ini tercatat baru kali pertama diadakan. DKHI yang melihat kondisi para anggotanya tidak membekali diri dengan sistematis. Mereka berjuang sensdiri-sendiri dalam hal penyiapan materi.

Surya Online


Read more

Tes CPNS Mojokerto Direncanakan Juli 2013

Posted by Asep Ihsan

Sebanyak 273 tenaga honorer yang masuk kategori K2 di Kota Mojokerto Jawa Timur menunggu tes CPNS. Rencananya, tes khusus untuk pegawai yang tidak didanai APBD ini dijadwalkan digelar Juli 2013. Kepala BKD meminta para pegawainya mempersiapkan diri dengan baik demi suksesnya kegiatan tersebut.

Kepala BKD Kota Mojokerto Mochammad Imron menyatakan bahwa pihaknya mengaku belum mendapat kepastian soal rencana rekrutmen CPNS tersebut. Sebab, tahun lalu memang dilakukan moratorium (penghentian sementara) rekrutmen CPNS dari umum.

"Untuk rekrutmen CPNS dari K2 memang akan digelar tahun ini. Kapan, belum ada pemberitahuan resmi. Memang ada rencana pemerintah menggelar tes khusus CPNS bagi K2," kata Imron, Selasa (26/2/2013).

Seluruh honorer, GTT, PTT, dan pegawai di pemerintahan berkesempatan menjadi CPNS. Syaratnya, mereka harus melalui tes tulis CPNS. "Untuk K1 memang secara otomatis diangkat menjadi PNS. Ini karena menterinya yang berbeda," kata Imron.

Ratusan pegawai K2 di Kota sebelah barat daya Surabaya saat ini menunggu kepastian tes CPNS. Tes khusus untuk K2 informasinya digelar pada Juli nanti. Rekrutmen ini berdasarkan sistem passing grade. Mereka yang melampaui ambang batas nilai tertinggi akan menjadi CPNS.

Read more

Pemko Malang Prioritaskan Cpns Tenaga Medis

Posted by Asep Ihsan

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2013 Kota Malang, Jawa Timur, hanya diprioritaskan bagi tenaga medis terutama dokter dan perawat. Untuk formasi lainnya belum diinformasikan oleh Pemerintahan setempat.

"Tahun ini kami memang mengajukan rekrutmen CPNS tapi prioritasnya untuk dokter dan para medis yang nantinya akan ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Malang yang tidak lama lagi akan beroperasi," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang Wahyu Santoso di Malang, Jumat (1/2/2013).

Menurut dia, kebutuhan tenaga dokter, perawat dan para medis lainnya itu cukup mendesak untuk mengisi RSUD. Hanya saja, pihaknya tidak tahu apakah akan disetujui atau tidak oleh pusat, sebab tahun ini masih menuntaskan tenaga honorer kategori 2 (K2) untuk diangkat sebagai CPNS.

Honorer kategori 2 di lingkungan Pemkot Malang saat ini sekitar 1.209 orang. Dari 1.209 itu sebagian besar adalah tenaga pendidik, mencapai 643 orang dan selebihnya adalah tenaga teknis serta administrasi lainnya.

Saat ini, kata Wahyu, pihaknya hanya tinggal menunggu berapa yang lolos dan disetujui untuk diangkat menjadi CPNS tahun ini karena data dan berkas honorer K2 sudah dikirimkan ke BKN tahun lalu untuk diverifikasi ulang.

Ia menambahkan, lolos tidaknya honorer kategori 2 tersebut, ditentukan oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara), apakah bisa lolos seluruhnya atau sebagian. Bagi yang lolos verifikasi akan diikutkan dalam uji kompetensi dasar tenaga honorer kategori 2.

"Kami juga berharap penerimaan CPNS baru segera dibuka, bukan hanya untuk tenaga tertentu saja agar PNS yang pensiun bisa segera terisi kembali. PNS yang pensiun setiap tahunnya rata-rata mencapai 400-500 orang," katanya.

Sementara jumlah honorer K2 di Kabupaten Malang mencapai 2.844 orang dan 1.297 di antaranya adalah guru tidak tetap (GTT).

Surya Online

Read more

Pemko Madiun Ajukan Ujian Cpns 2013

Posted by Asep Ihsan

Pemerintah Kota Madiun Jawa Timur berencana mengajukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2013 menyusul kekurangan jumlah pegawai yang masih belum terpenuhi.

"Setiap tahun pasti ada PNS yang pensiun, mengundurkan diri, ataupun alasan lain, sehingga jumlahnya berkurang dari kebutuhan yang ada. Untuk itu, Pemkot Madiun segera mengajukan rekrutmen CPNS ke pemerintah pusat," ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Kota Madiun, Edi Hermayanto, Selasa (5/3/2013).

Menurut dia, Pemkot Madiun masih kekurangan pegawai hingga 200-an orang PNS untuk bertugas di sejumlah dinas dan satuan kerja wilayah setempat. Untuk menutupi kekurangan pegawai tersebut, selama ini Pemkot Madiun menggunakan tenaga kontrak ataupun tenaga honorer.

"Berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja yang dilakukan, hingga kini Pemkot yang berbatasan dengan Kota Surabaya tersebut masih butuh banyak pegawai. Kebutuhan terbanyak berada di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Madiun. Lainnya, hampir merata di sejumlah satuan kerja yang ada, sedangkan guru sudah cukup," kata dia

Karena itu, lanjut Edi, Pemkot Madiun berencana mengajukan rekrutmen CPNS dengan jumlah mencapai 230 formasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pengajuan telah dilakukan sekitar dua bulan yang lalu.

Anggaran
Pemkab Madiun bakal menganggarkan Rp 1 miliar untuk proses rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang bakal dilaksanakan September hingga Oktober 2013. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Madiun, Slamet Rijadi, anggaran untuk penerimaan CPNS Tahun 2013 senilai Rp 1 miliar itu akan kami masukkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun ini. Karena semua akan dihandel pusat penerimaan itu.

Menurutnya, Pemkab Madiun terakhir kali menerima CPNS di Tahun 2010, maka kebutuhan CPNS untuk wilayah Kabupaten Madiun cukup tinggi. Mencapai sekitar 1.000 CPNS. Hal ini berdasarkan akumulasi usulan 650 CPNS di Tahun 2012, ditambah kebutuhan Tahun 2013 karena semakin banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pensiun. Slamet merinci, dari kebutuhan sekitar 1.000 CPNS Tahun 2013, sebanyak 800 formasi akan dibutuhkan untuk mengisi kekosongan guru SDN. Sedangkan sisanya, sekitar 200 formasi akan diperuntukkan kebutuhan CPNS lainnya. Diantaranya, sebagian untuk CPNS Dinkes dan Tenaga Pengairan.

Surya Online

Read more

Pemkab Tuban Tuban Butuh 3000 Guru

Posted by Asep Ihsan

Tahun ini Kabupaten Tuban Jawa Timur mengajukan permintaan tambahan 3.627 orang guru, mulai jenjang Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas. Usulan itu, dimasukkan dalam permintaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Tuban yang diajukan ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) akhir bulan Maret 2013.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tuban Nur Hasan, saat ini pihaknya baru mengusulkan kebutuhan formasi CPNS. "Yang disetujui berapa kami belum tahu, namun kami berharap untuk guru-guru ini bisa disetujui semua," kata Nur Hasan,, Kamis (21/03/2013)

Nur menjelaskan, besarnya kebutuhan guru ini karena banyak dibuka sekolah baru, selain itu banyak guru yang sudah pensiun. Selain kebutuhan guru, pada tahun ini, ia juga mengusulkan penambahan 360 tenaga kesehatan dan 1.260 tenaga teknis, atau tenaga administrasi lainya. "Total yang kami usulkan ada 5.247 CPNS, dalam minggu ini usulan ini akan segera dikirim," terang Nur.

Sebagai info bahwa kualitas Pendidikan di Tuban tergolong baik. Terbukti dengan adanya sekolah yang bertaraf internasional, antara lain SMP Negeri 1 Tuban, SMP Negeri 3 Tuban, SMA Negeri 1 Tuban, dan SMK Negeri 1 Tuban. SMP Negeri 5 Tuban serta puluhan SMP dan SMA lain bertaraf nasional. Menurut rencana, ada 1 SD yang akan bertaraf internasional, yakni SD Negeri 1 Kebonsari dan 2 SMP, yakni , SMP Negeri 5 Tuban, dan SMP Negeri 1 Rengel.

Read more

Pemkab Jombang Jadwalkan Ujian Cpns Bulan Juni

Posted by Asep Ihsan

Pemkab Jombang Provinsi Jawa Timur bersiap menggelar seleksi penerimaan CPNS jalur umum tahun ini. Seleksi rencananya akan digelar Juni nanti, sekitar sepekan setelah pelaksanaan pilkada yang digelar 5 Juni.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jombang, Eksan Gunajati, mengungkapkan, untuk seleksi tersebut, BKD telah mengalokasikan anggaran Rp 700 juta bersumber APBD 2013.

“Kalau tidak melenceng seleksinya minggu kedua Juni,” jelasnya. Kepada BNK, Eksan mengusulkan 250 formasi CPNS jalur umum tahun ini. Tapi berapa yang disetujui, itu terserah BKN,” ungkapnya, Sabtu (16/3/2013).

Tahun-tahun sebelumnya, pihaknya selalu mengusulkan CPNS jalur umum. Hanya saja dua tahun terakhir usulan itu tak pernah dikabulkan karena kebijakan moratorium rekruitmen CPNS.

“Tapi kita tetap belum dapat memastikan, sebab ada atau tidaknya jatah rekrutmen CPNS untuk Jombang tetap di tangan pusat. Kita hanya sebatas mengusulkan dan menyiapkan anggaran,” terangnya.

Dari 250 formasi yang diusulkan oleh Daerah Santri tersebut, jumlah terbanyak tetap dari unsur pendidik alias guru. Yang kedua tenaga kesehatan kemudian tenaga teknis, dan tenaga administrasi.

Tribun News


Read more

Seleksi Cpns Jatim Dijadwalkan Juni 2013

Posted by Asep Ihsan

Pemprov Jatim bakal kembali menggelar rekruitmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun 2013. Reruitmen ini yang kedua setelah dicabutnya moratorium penerimaan CPNS oleh pemerintah pusat.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Jatim Akmal Boedianto mengatakan, rekruitmen CPNS tahun ini rencananya digelar bulan Juni 2013. Selain membuka untuk formasi umum, Pemprov juga berencana mengangkat pegawai honorer katagori K2 menjadi CPNS. Namun mengenai formasi yang diberikan, jumlah pastinya pihaknya belum tahu. Yang jelas kuota didasarkan pada kebutuhan masing-masing instansi, baik pusat maupun daerah.

Format tersebut berbeda dengan model rekruitmen CPNS sebelumnya, di mana pemerintah pusat menetapkan kuota nasional terlebih dahulu. Setelah itu, baru disebar merata di setiap instansi.

Pengangkatan honorer K2 berbeda dengan pengangkatan honorer. Untuk dapat diangkat, K2 wajib mengikuti tes dan mereka yang lolos tes berhak diangkat sebagai CPNS. Jadi yang diangkat sebabagi CPNS belum tentu semuanya.

”Jadi pengangkatan mereka berdasar hasil tes. Makanya pengangkatan honorer K2 dilakukan secara bertahap, mulai 2013 sampai 2014 nanti,” jelas Akmal.

Kriteria honorer K2, yakni mereka yang bekerja di instansi pemerintah dan diangkat oleh pejabat berwenang, dengan masa kerja minimal satu tahun pada 31 Desember 2005 dan hingga saat ini masih bekerja secara terus menerus. Usia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.

Saat ini, pegawai honorer K2 menumpuk untuk posisi guru, perawat, dan tenaga teknis. Di Jatim, jumlahnya diperkirakan mencapai puluhan ribu. Karena di Surabaya saja jumlah K2 mencapai sekitar 3.200, di mana sebagian besar adalah guru.

Akmal menjelaskan, pelaksanaan tes CPNS Juni nanti menggunakan sistem computer assisted tes (CAT). Yakni, pelamar langsung menjawab soal ujian di depan komputer. Pihaknya, kata Akmal, sudah menyiapkan model tes tersebut.

”Tahun lalu, sistem tes dengan CAT hampir kita lakukan. Tapi tak jadi, karena tiba-tiba ada moratorium,” imbuhnya.



Read more

Pemprov Jawa Timur Usulkan Formasi Cpns 2013

Posted by Asep Ihsan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur akan melakukan rekrutmen 2.503 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Agustus 2013 mendatang. Menurut keterangan Kepala BKD Jawa Timur, Akmal Boedianto, Selasa (19/3), usulan itu sudah disampaikan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB). Menurutnya usulan itu sudah sesuai dengan kebutuhan daerah.

Akmal mengatakan, dari usulan 2.503 CPNS, formasi yang paling banyak adalah tenaga teknis kesehatan. Jumlahnya mencapai 2.006 pegawai. Seperti tenaga perawat, bidan, dokter spesialis dan operator alat-alat kesehatan di rumah sakit. Sedangkan sisanya untuk tenaga teknis yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jatim.

Melihat rekrutmen pada 2010 lalu, Pemprov Jatim hanya mendapatkan jatah 283 CPNS dari Kemenpan dan RB. Dari kuota ratusan tersebut, 97 CPNS untuk tenaga kesehatan, dan 186 CPNS untuk tenaga teknis sebagaimana Surat Keputusan Menpan dan RB, tertanggal 21 Juli Nomor 278.F/M.PAN/RB/07/2010.

Sedangkan pada rekrutmen CPNS pada 2012 lalu, Pemprov Jatim hanya mendapatkan kuota 148 CPNS. Dari jumlah itu, hanya terisi sebanyak 114 formasi yang terdiri dari 58 tenaga kesehatan dan 56 tenaga teknis. “Rekrutmen CPNS tahun 2013 ini adalah rekrutmen kedua setelah dicabutnya moratorium penerimaan CPNS oleh pemerintah pusat,” kata Akmal.

Selain membuka untuk formasi umum, Pemprov Jatim juga berencana mengangkat pegawai honorer katagori K2 menjadi CPNS. Format tersebut berbeda dengan model rekruitmen CPNS sebelumnya, di mana pemerintah pusat menetapkan kuota nasional terlebih dahulu. Setelah itu, baru disebar merata di setiap instansi.

Pengangkatan honorer K2 berbeda dengan pengangkatan honorer. Untuk dapat diangkat, K2 wajib mengikuti tes dan mereka yang lolos tes berhak diangkat sebagai CPNS. Jadi yang diangkat sebabagi CPNS belum tentu semuanya.

Kriteria honorer K2, yakni mereka yang bekerja di instansi pemerintah dan diangkat oleh pejabat berwenang, dengan masa kerja minimal satu tahun pada 31 Desember 2005 dan hingga saat ini masih bekerja secara terus menerus. Usia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.

Saat ini, pegawai honorer K2 menumpuk untuk posisi guru, perawat, dan tenaga teknis. Di Jatim, jumlahnya diperkirakan mencapai puluhan ribu. Karena di Surabaya saja jumlah K2 mencapai sekitar 3.200, di mana sebagian besar adalah guru.

Akmal menjelaskan, pelaksanaan tes CPNS nanti menggunakan sistem computer assisted tes (CAT). Dengan sistem tersebut pelamar langsung menjawab soal ujian di depan komputer. Pihaknya, kata Akmal, sudah menyiapkan model tes tersebut. “Tahun lalu, sistem tes dengan CAT hampir kita lakukan. Tapi tak jadi, karena tiba-tiba ada moratorium,” pungkasnya.

Sumber: Surabaya Post

Read more

Pemko Salatiga Berharap Usulan Kuota Cpns Disetujui

Posted by Asep Ihsan

Pemerintah Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah berharap usulan kuota perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kota Salatiga tahun 2013, disetujui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Harapannya tentu usulan kami dapat disetujui Kemenpan dan Reformasi Birokrasi, karena Salatiga saat ini kekurangan pegawai," ungkap Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Salatiga Adi Setiarso kepada Suara Merdeka, Minggu (16/12/2012).

Untuk perekrutan CPNS tahun 2013, Pemkot mengusulkan Salatiga mendapatkan kuota 463 orang. Jumlah tersebut untuk mengisi kebutuhan di tenaga pendidikan (99), kesehatan (84), dan tenaga teknis lainnya (280). Strata pendidikan minimal adalah diploma tiga.

"Kami belum tahu alokasi dari Kemenpan. Penambahan pegawai ini untuk mengatasi kekurangan di masing-masing SKPD (satuan kerja perangkat daerah)," tandas Adi.

Dikatakan, kebutuhan riil pegawai di SKPD kadang tidak dibarengi dengan formasi yang tepat. Beberapa SKPD membutuhkan tenaga seperti caraka atau pengantar surat, pengemudi, penjaga malam, dan lainnya.

Karena kekurangan formasi itulah, maka untuk kebutuhan tenaga tersebut banyak diambilkan dari lulusan sarjana (S1). Padahal, kebutuhan riil pegawai bukan hanya yang berasal dari sarjana, namun juga lulusan SMA/sederajat.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga pada Januari 2012, total PNS/CPNS adalah 4.674. Kekurangan jumlah pegawai dikarenakan beberapa faktor. Termasuk moratorium yang mengatur penghentian perekrutan CPNS.

Read more

Tahun 2013 467 PNS di Wonogiri Pensiun

Posted by Asep Ihsan

Sebanyak 467 PNS di lingkungan Pemkab Wonogiri Jawa Tengah akan memasuki masa pensiun pada 2013 mendatang. Semakin banyaknya PNS yang pensiun dikhawatirkan membuat Pemkab kian kekurangan pegawai.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wonogiri, Rumanti Permanandiyah mengatakan, sejak 2011 Pemkab tidak mengadakan perekrutan CPNS. Padahal, setiap tahun banyak PNS yang pensiun. "Pada 2011 lalu, ada 538 PNS yang pensiun. Pada 2012 lalu, ada 574 PNS yang pensiun. Sedangkan tahun 2013 mendatang ada 467 PNS yang pensiun," katanya.

Dia mengungkapkan, PNS yang pensiun pada 2013, sebanyak delapan di antaranya merupakan pejabat eselon II. Mereka terdiri atas Sekda Wonogiri, satu asisten sekda, dua staf ahli, dan empat kepala dinas. Adapun lainnya merupakan pejabat eselon III, IV, dan staf. Jumlah tersebut masih bisa bertambah jika ada PNS yang mengajukan pensiun dini atau meninggal dunia.

Di sisi lain, pihaknya juga mengajukan permohonan agar Wonogiri dapat menyelenggarakan perekrutan CPNS pada 2013 ini. Namun, hingga kini belum ada jawaban dari pemerintah pusat mengenai permohonan tersebut.

Berdasar kebijakan pemerintah, Pemkab bisa menggelar perekrutan CPNS jika anggaran untuk pegawai tidak lebih 50% dari APBD kabupaten tersebut. Oleh karenanya, Rumanti berharap pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan itu. Sebab, kondisi setiap daerah berbeda-beda dan Pemkab yang terkenal dengan Nasi Tiwulnya tersebut kian kekurangan PNS.

Beberapa waktu lalu, Sekda Wonogiri, Drs Budi Sena MM meminta pemerintah pusat tidak terlalu kaku menerapkan syarat perekrutan CPNS tersebut. Sebab, permasalahan di setiap daerah berbeda-beda. Bahkan, banyak pegawai eselon IV yang tidak punya staf. Mereka harus merancang, mengetik, sampai menggarap pekerjaan sendirian.

Read more

Pengajuan CPNS Pemkab Temanggung Belum Ada Kepastian

Posted by Asep Ihsan

Kendati moratorium telah berakhir pada Desember 2012, dan pihak Pemkab Temanggung telah mengajukan sekitar 2.000 formasi lowongan CPNS kepada pemerintah pusat, namun hingga saat ini belum ada kepastian atas pengajuan tersebut.

Kepala Bidang Kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kabupaten Temanggung, Sri Hariyanto, mengatakan, sumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan-RB) dan Badan Kepegawaian Negara mengisyaratkan bahwa jika belanja pegawai suatu daerah masih di atas 50 persen maka penambahan formasi CPNS akan diperhitungkan ulang.

"Kami belum tahu persis, pemberitahuan baru bersifat lisan dan belum ada tertulisnya. Dari pusat itu meski moratorium telah berakhir Desember 2012 lalu, tapi kalau belanja pegawainya di atas 50 persen maka akan dikasih formasi atau tidak masih diperhitungkan,"katanya Kamis (21/3).

Belanja pegawai di Kabupaten Temanggung pada APBD 2013 mencapai Rp 589.998.111.800, dari total APBD Rp991.506.970.000. Menurut Sri Hariyanto, itu bisa dikurangi dengan adanya PNS yang pensiun yakni sekitar 300 orang per tahun. Apabila mengacu sudah dua tahun tidak ada penerimaan CPNS dan adanya jumlah pensiunan berarti sudah ada sekitar 600 orang PNS pensiun dan kemungkinan belanja pegawai bisa di bawah 50 persen.

"Jadi pusat masih mempertimbangkan dengan melihat komposisi APBD, mereka juga akan memperhitungkan formasi yang kita ajukan. Komposisinya kemungkinan masih 50-50, dengan pusat yang masih berpegangan pada belanja pegawai di atas 50 persen,"imbuhnya.

Namun demikian, meski beberapa waktu lalu ada moratorium dan saat ini berpegang pada belanja pegawai, tetapi untuk jabatan-jabatan tertentu atau tenaga teknis yang tidak bisa digantikan, tetap harus diisi. Antara lain guru, dokter spesialis, perawat, dan formasi terkait pelayanan umum.

Di Temanggung jumlah total 8.500 pegawai negeri sipil (PNS), dirasa masih kurang, idealnya, ujar Sri Hariyanto, antara 9.500-10.000 orang, utamanya pada sektor pendidikan dan kesehatan. Untuk guru SD, Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Kendal tersebut masih kekurangan sekitar 775 orang, sedangkan puluhan lainnya bagi guru mata pelajaran di SMP/SMA/SMK/MA.

Pihak BKD sendiri berharap ke depan pabila memang ada seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), bisa menjaring orang dengan sumber daya manusia berkualitas dan kapabel di bidangnya masing-masing. Belajar dari pengalaman, jika menempatkan orang tidak sesuai kemampuan maka kinerjanya tidak maksimal dan menghambat kinerja serta pembangunan.


Read more

Pengajuan 2000 Formasi CPNS Pemkab Temanggung

Posted by Asep Ihsan

Pasca selesainya moratorium pada akhir tahun 2012, Pemkab Temanggung Provinsi Jawa Tengah telah mengajukan sekitar 2000 formasi lowongan CPNS kepada pemerintah pusat. Pengajuan jumlah itu setelah dilakukan evaluasi dan menyesuaikan kebutuhan tenaga pada tiap-tiap SKPD.

Kepala Bidang Kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kabupaten Temanggung, Sri Haryanto, mengatakan, pengajuan sejumlah 2000 formasi itu jika mengacu pada perhitungan tahun 2011 sudah sesuai ketentuan Permenpan No 26. Artinya, cukup ideal untuk mengisi kekurangan tenaga pegawai di lingkungan Pemkab Temanggung.

"Sesuai isi Permenpan itu kan daerah harus melakukan perhitungan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan, maka kita ajukan. Kita belum bisa menjawab pasti kapan kuotanya turun, yang pasti kami sudah berupaya mengajukan kurang lebihnya sekitar 2000 formasi," katanya, Selasa (12/2).

Disebutkan, dari sekitar 2000 formasi yang diajukkan, 600 lowongan di antaranya untuk tenaga pengajar atau guru. Antara lain, guru SD, dan guru mata pelajaran (mapel) SMP, SMA, SMK. Untuk tenaga teknis dan medis sejumlah sepertiga dari kebutuhan tenaga guru. Lainnya, diperuntukkan bagi tenaga honorer.

Terkait kerap munculnya aksi penipuan menjelang tes penerimaan CPNS, pihak BKD menghimbau pada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan bujuk rayu orang yang tidak bertanggung jawab. Para penipu itu selain menyasar pendaftar juga para tenaga honorer dengan iming-iming jaminan diterima sebagai PNS, asal bersedia membayar dengan besaran jutaan rupiah.

"Masyarakat jangan mudah percaya dengan informasi-informasi yang tidak jelas dan sumbernya bukan dari pemkab resmi. Kita akui tahun-tahun sebelumnya sudah banyak terjadi aksi tipu-tipu yang dilakukan oleh orang yang mengaku bisa memasukkan menjadi PNS asal membayar sejumlah uang," ujarnya.

Suara Merdeka


Read more

Kemenag Purbalingga Minta Honorer Waspada pada Calo CPNS

Posted by Asep Ihsan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten (Kemenag) Purbalingga menegaskan tidak ada keterkaitan kasus oknum anggota DPRD Purbalingga yang diduga sebagai calo CPNS dengan Kantor Kemenag Purbalingga.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Kemenag Purbalingga, Bambang Sucipto menjelaskan, saat ini adanya honorer kategori satu (K1) sama mengikuti tahapan di BKN seperti di instansi lainnya di Purbalingga.

“Prinsipnya, jika ada penerimaan PNS, pengangkatan CPNS dari honorer dan lainnya, akan diumumkan secara terang dan gamblang. Bisa diakses masyarakat luas, transparan. Di luar itu, kami tegaskan, ilegal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak usah digubris dan dipercaya,” katanya.

Para honorer di bawah naungan Kemenag memang banyak yang dikelola oleh pihak lain. Seperti guru-guru yang bernaung di yayasan. Namun tetap yang memfasilitasi mereka adalah Kemenag.

“Jadi kami minta para honorer atau siapapun tak usah percaya bujuk rayu oknum calo. Dari pihak mana pun. Semua yang memproses instansi berwenang di atas dan di wilayah menunggu penetapannya saja. Tak usah dilantari uang atau minta ke pejabat tertentu maupun oknum anggota dewan, tetap prosesnya di sana yang menentukan.”

Bambang menambahkan, tinggal menunggu proses selesai, hasilnya akan turun sendiri dan jelas resmi. Pihaknya juga selalu mendistribusikan surat dari Kanwil Kemenag Jateng terkait himbauan waspada praktik percaloan CPNS.

Menurutnya, semua pemberitahuan, surat peringatan dan sejenisnya, sudah disampaikan melalui jajaran hingga ke bawah. Jadi masyarakat bisa mengakses informasi itu sejelas- jelasnya. Tidak ada yang ditutup- tutupi. “Silakan melaporkan jika ada praktik percaloan. Prinsipnya, yang katogori satu masih menunggu proses di BKN. Tunggu saja, nanti juga turun SK," jelasnya.

Read more

Sekitar 2.627 Tenaga Honorer K2 Diuji Publik

Posted by Asep Ihsan

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Klaten mengumumkan 2.627 tenaga hononer katagori dua (K2) di Pemkab Klaten yang akan diusulkan dalam perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2013.

Pengumuman dipasang di Kantor Dinas Pendidikan dan Pemkab Klaten, Rabu (27/3). Ratusan honorer datang silih berganti melihat pengumunan yang terpasang di tiga papan pengumunan tersebut.

Sekitar 2.000 tenaga honorer berasal dari lingkungan Dinas Pendidikan, sisanya dari Dinas Pendidikan dan lainnya. Akibatnya, parkir di halaman Disdik penuh sesak, bahkan meluber ke jalan di depannya. Mereka sangat berharap diterima CPNS.

"Saya menjadi tenaga honorer sejak tahun 1990, sekarang sudah 23 tahun. Selama ini, saya selalu ikut bila ada rekrutmen CPNS dan guru bantu, tapi belum beruntung. Saya sudah cek nama saya ada, semoga tahun ini bisa diterima CPNS," kata Sumarmi (46) warga Dukuh Sidorejo, Desa Cawas, Kecamatan Cawas yang berbatasan dengan Gunung Kidul.

Ibu tiga anak yang menjadi guru kelas 3 SD 3 Cawas itu berharap agar tenaga honorer yang berusia lebih tua dan mempunyai masa kerja lebih lama yang diprioritaskan. Selain itu, juga mempunyai pendidikan yang sesuai misalnya dari PGSD, atau jurusan pendidikan. Dia berharap tak ada batasan maksimal usia, kasihan bila yang punya masa pengabdian lama tapi gagal karena batasan usia.

Kepala Dinas Pendidikan Klaten, Drs Pantoro MM mengatakan, bahwa perekrutan CPNS dari tenaga honorer K2 sepenuhnya menjadi kewenangan BKD. Dinas Pendidikan hanya diminta untuk memajang pengumuman, karena kebanyakan tenaga honorer berasal dari tenaga pendidikan.

"Kami sudah mengajukan berkas-berkas dari 2.627 tenaga honorer K2 tersebut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Saat ini, daftar tenaga honorer diumumkan untuk uji publik, selanjutnya mereka akan diseleksi," tegas Kepala BKD Klaten, Ir Cahyo Dwi Setyanta.

Read more

Pemkab Klaten Usulkan 2.627 Honorer K2 Jadi CPNS

Posted by Asep Ihsan

Di Pemkab Klaten Provinsi Jawa Tengah diperkirakan sebanyak 2.627 tenaga hononer katagori dua (K2) mendapat kesempatan untuk diusulkan dalam perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2013. Saat ini, berkas yang sudah dilengkapi oleh para honorer K2 tersebut sudah diserahkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Klaten, Ir Cahyo Dwi Setyanta, dalam proses pengajuan CPNS tersebut, sebenarnya Pemkab Klaten masih menunggu proses di Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB).

"Kami sudah mengajukan berkas-berkas dari 2.627 tenaga honorer K2 tersebut ke BKN. Saat ini, kami masih menunggu prosesnya, karena berkas-berkas tersebut masih dalam tahap proses verifikasi di BKN," tegas Cahyo kepada suaramerdeka.com di komplek Setda Klaten, Selasa (19/2).

Berdasarkan data yang ada di BKD pada Januari 2013, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Klaten sekitar 14.760 orang. Setiap tahunnya, ada sekitar 700 PNS yang memasuki masa pensiun. Namun dalam dua tahun terakhir, Pemkab tempat Candi Prambanan tersebut tidak diperkenankan melakukan perekrutan PNS, karena jumlah PNS dinilai berlebihan (surplus).

Diharapkan, tahun ini akan ada penambahan jumlah PNS untuk menutup kekurangan akibat banyaknya PNS yang telah memasuki masa pensiun.

Pemkab Klaten sudah mengajukan kebutuhan CPNS baru untuk Kabupaten Klaten kepada Kementerian PAN dan RB. Namun, Pemkab hanya bisa menunggu keputusan dari pusat.

"Setelah dilakukan verifikasi oleh BKN, daftar tenaga honorer K2 yang diusulkan akan dipublikasikan melalui internet dan papan pengumuman. Selanjutnya akan dilakukan uji publik, apakah tenaga honorer tersebut benar-benar bekerja di instansi yang disebutkan atau tidak," tegas Cahyo.


Read more

Pemkab Grobogan Butuh 5.000 CPNS

Posted by Asep Ihsan

Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah membutuhkan 5.000 calon pegawai negeri sipil (CPNS). Kebutuhan tersebut, terinci kepada 3.000 guru (SD, SMP dan SMP) dan 2.000 tenaga kesehatan, staf, dan teknis.

Dikatakan Kepala Badan Kepe­gawaian Daerah (BKD) Kabupaten Grobogan, Suhadi, kebutuhan itu teridentifikasi setelah dilakukan analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK) di setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Dinas).

’’Kebutuhan sebanyak itu akan diajukan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB),’’ kata Suhadi, kemarin.

Ditambahkan, untuk kebutuhan CPNS di Kabupaten Grobogan paling banyak adalah tenaga guru. Pasalnya, pada 2012 tidak dilakukan perekrutan CPNS untuk profesi guru SD, SMP dan SMA. Saat ini banyak sekolah yang terpaksa menyesuaikan antara beban kerja dengan jumlah tenaga yang ada.

Dioptimalkan

Saat ini, jumlah PNS di Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Semarang tersebut sebanyak 11.117 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 6.484 orang merupakan PNS guru, dan sisanya non-guru. Pada periode Januari sampai Juni 2012, PNS guru yang pensiun atas dasar batas usia pensiun (BUP) 132 orang dan nonguru 83 orang. Sementara, PNS guru yang pensiun atas permintaan sendiri (APS) seban­yak lima orang dan non-guru dua orang.

Untuk menutup kekurangan tenaga, SKPD diimbau untuk mengoptimalkan kinerja pegawai dan kar­yawan yang ada. Hal itu dikarenakan, persetujuan dari KemenPAN-RB terkait pengajuan perekrutan tenaga belum tentu sama dengan kebutuhan yang ada di daerah.


Read more

Cagub Upayakan Formasi CPNS Tersendiri bagi Guru

Posted by Asep Ihsan

Bakal calon gubernur (cagub) Hadi Prabowo (HP) siap mengusulkan formasi tenaga kependidikan tidak menjadi satu kesatuan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Namun, formasi CPNS untuk guru akan dilakukan secara terpisah. Hal ini diperjuangkan Hadi Prabowo yang kini menjabat Sekda Jateng apabila kelak terpilih jadi gubernur periode 2013-2018. Latar belakang dari rencana tersebut adalah guna mengantisipasi banyaknya kekurangan guru di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Pernyataan ini diungkapkan cagub kelahiran Klaten usai bersilaturahmi dengan PD Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jateng di kantor PGRI, Jl Lontar, Semarang, Senin (1/4).

"Formasi CPNS untuk guru perlu dibuat sendiri dan tidak digabung dengan tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Ini untuk mengantisipasi banyaknya kekurangan guru di Jateng," kata Hadi Prabowo menanggapi keluhan kekurangan guru yang disampaikan PGRI.

Silaturahmi ini sekaligus juga sebagai ajang sosialisasi bagi HP atas pencalonan sebagai gubernur. Program pendidikan yang hendak diusungnya ialah menjadikan sekolah swasta sebagai mitra dari sekolah negeri dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Peningkatan kualitas guru, beserta peningkatan kesejahteraan guru juga menjadi program pendidikan HP-Don (HP-Don Murdono). Kami juga akan mempertajam kembali perencanaan pemanfaatan dana pendidikan 20 persen dari APBD Jateng, hal ini dilakukan secara sinergis antara provinsi dan kabupaten- kota agar bisa tepat sasaran," jelasnya.

Dalam pertemuan itu, Ketua PD PGRI Jateng Soebagyo Brotosejati menyampaikan berbagai permasalahan mulai dari kekurangan guru, sertifikasi, hingga tunjangan profesi. Menurut dia, kekurangan tenaga kependidikan ini terjadi karena guru yang pensiun di Jateng setiap bulannya mencapai antara 700- 800 orang. Kondisi demikian sudah terjadi dalam kurun waktu tiga tahunan, PGRI pun akhirnya merekrut guru wiyata bakti.

Semula memang terdapat larangan pengangkatan guru wiyata bakti, namun kini sudah tidak ada lagi. Terkait pilgub, PGRI akan bersikap netral. Namun, ketika harus memilih, gubernur pilihan anggota PGRI ialah yang peduli akan nasib pendidikan dan guru. Pihaknya menjelaskan, sosok Hadi Prabowo ini merupakan orang yang berpengalaman di birokrasi.

Cagub lain tentu juga memiliki kelebihan dan kekurangan. "Guru itu orangnya cerdas-cerdas, dari omongan seseorang akan bisa mengetahui apakah itu perhatian atau tidak. Guru ini meneng tapi punya persepsi dan pengertian," jelasnya.

Suara Merdeka


Read more

Formasi CPNS 2013 Ditetapkan Bulan Agustus

Posted by Asep Ihsan

Kasubag Humas dan Protokol Badan Kepegawaian Negara (BKN), Petrus Sujendro menyampaikan kepada media Jawa Pos bahwa kemungkinan besar penetapan dan seleksi CPNS 2013 untuk pelamar umur sama seperti tahun 2012. Ia memperkirakan bulan Juli-Agustus penetapan formasi, sedangkan September adalah pelaksanaan tes.

Adapun mekanisme penetapan formasi CPNS 2013 dari pelamar umum, setelah usulan instansi pusat dan daerah masuk, diverifikasi serta validasi dulu. Hasilnya kemudian dibahas bersama antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), BKN, dan Kementerian Keuangan. Setelah mendapatkan hitung-hitungannya kemudian dilaporkan kepada Wapres Boediono.

"Nanti wapres akan tentukan berapa kuota untuk pelamar umum dan honorer K2 yang akan diangkat tahun ini sesuai kemampuan keuangan negara. Setelah itu baru dibahas dengan DPR RI untuk penganggarannya. Sedangkan penetapan formasi menjadi kewenangan MenPAN-RB," bebernya.

Sebelumnya Sekretaris KemenPAN-RB Tasdik Kinanto mengatakan, kuota CPNS dari pelamar umum sebanyak 60 ribu, terdiri dari pusat 20 ribu dan daerah 40 ribu. Adapun salah satu formasi yang diprioritaskan untuk rekruitmen CPNS tahun ini adalah penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan.

Meskipun secara nasional kebijakannya zero growth, namun secara instansional akan ditempuih dengan tiga pola, yakni minus growth, zero growth, dan growth. Minus growth diterapkan bagi instansi yang berdasarkan hasil analisa beban kerja (ABK) jumlah pegawainya sudah kelebihan, anggaran belanja pegawai lebh dari 50 persen APBD (untuk kabupaten/kota), dan bagi provinsi yang rasio belanja pegawainya lebih dari 30 persen APBD.

Sedangkan zero growth, diterapkan untuk instansi yang jumlah pegawainya cukup, rasio anggaran belanja pegawai antara 40 – 50 persen dari APBD (kab/kota), dan 25 – 30 persn (provinsi).

Sementara yang alokasi formasinya lebih besar dari jumlah PNS yang pension, diperuntukkan bagi instansi/pemda yang jumlah pegawainya sangat kurang, rasio anggaran belanja pegawainya kurang dari 40 persen dari APBD (Kab/kota), dan untuk provinsi yangvrasio anggaran belanja pegawainya kurang dari 40 persen.

Tasdik Kinanto SH, MH menambahkan, instansi yang tidak memiliki tenaga honorer K1 maupun K2 juga menjadi pertimbangan. Selain itu, dipertimbangkan juga rasio jumlah pegawai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, kekurangan pegawai serta prioritas jabatan.

Terkait dengan rekrutmen penyuluh pertanian, penyuluh kehutanan, dan penyuluh perikanan, Tasdik menekankan perlunya dilakukan penghitungan kebutuhan yang konkret. Lebih dari itu, harus dilakukan redistribusi pegawai, apabila terdapat kelebihan/kekurangan. “Bila perlu, menarik kembali tenaga penyuluh pada unit organisasi lain di luar unit penyuluhan," tambahnya.

Mengenai kuota per daerah, Tasdik mengatakan, menunggu usulan masing-masing daerah. KemenPANRB baru menetapkan kuota nasional. "Sekitar Juni-Juli baru ketahuan berapa kuota per daerah. Karena setelah usulan masuk, masih harus dibahas dengan DPR RI, Menkeu, dan Wapres," pungkasnya.


Read more

Jadwal Uji Publik Honorer K-2 - BKN

Posted by Asep Ihsan

Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI menjadwalkan Uji Publik Honorer K-2 mulai 27 Maret hingga 16 April 2013 terhadap tenaga honorer kategori dua (K-2). Tenaga honorer K-2 adalah pegawai yang terdaftar, tapi pendapatannya tidak dari APBN/APBD. Karena itu, sejumlah instansi pusat dan daerah yang memiliki tenaga K-2 harus segera mengumumkan nama-nama tenaga honorer melalui website atau media komunikasi lainnya.

Direktur Pengelolaan Jaringan dan Informasi (Lanjafor) Budi Hartono, mengatakan, masyarakat dapat memberikan respons terhadap daftar tenaga honorer K-2 yang ada. Hal ini sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN RB) No B/751/M.PAN-RB/03/2013 tertanggal 18 Maret 2013, Jakarta, Rabu (27/3).

Dalam mengumumkan listing K-2 itu, para pejabat pembina kepegawaian (PPK), baik pusat maupun daerah, harus mencantumkan persyaratan tenaga honorer sesuai PP No 48/2005 jo PP No 43/2007 dan Surat Edaran Menteri PAN dan RB No 05/2010. Setelah diumumkan, PPK akan melakukan penelitian dan pemeriksaan apabila ada sanggahan, pengaduan, atau keberatan atas tenaga honorer yang bersangkutan.

”Hasil pemeriksaan dan tanggapan atas pengaduan itu disampaikan paling lambat 45 hari sejak pengumuman dan menyampaikan hasilnya kepada kepala BKN,” papar Budi.

Hingga kini, setidaknya tercatat 59.640 tenaga honorer K-2 di 29 instansi pusat. Terkait dengan hal itu, pihaknya berharap masyarakat ikut aktif dalam uji publik tersebut. Sebab, pelaksanaan tes bagi tenaga honorer K-2 akan dilaksanakan sekitar Juni atau Juli tahun ini. Ujian tersebut hanya dapat diikuti mereka yang memiliki nomor register yang berlaku sebagai nomor tes peserta. ”Berbagai lapisan masyarakat hendaknya memanfaatkan secara baik uji publik ini. Antara lain dengan mengajukan sanggahan ataupun keberatan yang disertai bukti kuat,” lanjutnya.

Kasubdit Sistem Integrasi Aplikasi Kepegawaian Jusak S.T. Malau mengatakan, instansi pemerintah yang memiliki tenaga honorer perlu menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan besar antara honorer K-1 (pendapatannya dibebankan APBN/APBD) dan tenaga honorer K-2. Perbedaan keduanya hanya dari aspek pembayaran gaji. Menurutnya gaji tenaga honorer K-1 berasal dari APBN/APBD, sedangkan gaji tenaga honorer K-2 berasal dari sumber yang bukan APBN/APBD.

Di samping itu, penyelesaian tenaga honorer kategori 2 tidak terlepas dari tenaga honorer kategori 1. Sebab, tenaga honorer kategori 1 yang tidak memenuhi kriteria karena pembayaran gajinya berasal dari non-APBN/APBD akan otomatis tercatat menjadi tenaga honorer kategori 2. ”Jadi, tidak berbeda jauh,” imbuhnya.


Read more

Pengangkatan Honorer K1 Jadi CPNS Tuntas Mei 2013

Posted by Asep Ihsan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menargetkan pengangkatan honorer kategori satu (K1) menjadi CPNS tahap dua tuntas akhir Mei. Langkah selanjutnya, pemerintah akan memfokuskan pada penyelesaian masalah honorer kategori dua (K2).

Nurhayati, asisten Deputi bidang Aparatur KemenPAN-RB saat menerima rombongan dari Kabupaten Seluma, Tegal, dan Pontianak di Media Center KemenPAN-RB, Jakarta, Selasa (2/4) menyampaikan bahwa pihaknya berharap masalah honorer K1 tuntas Mei. Ini agar akhir Juni atau awal Juli, kita sudah bisa melakukan tes kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama honorer K2.

Ditegaskannya, tidak ada lagi honorer K1 tertinggal ketika seluruh data yang ada (terutama yang ada pengaduannya) diperiksa baik lewat quality assurance (QA) maupun audit tujuan tertentu (ATT).

Saat ini proses pemeriksaan terhadap dokumen honorer yang bermasalah masih berlangsung. Bahkan setelah 32 instansi yang di ATT, masih muncul lagi ATT untuk 12 instansi yang juga bermasalah.

"Ini sudah yang terakhir pengangkatan honorer K1, semuanya sudah kita sisir. Kalau kemudian muncul honorer tertinggal kategori tiga, empat, lima, dan seterusnya itu patut dipertanyakan," sergahnya.

Untuk penyelesaian honorer K2, selain harus dites dengan sesama K2, akan dilakukan uji kompetensi bidang. Uji kompetensi bidang ini dibagi tiga sesuai formasi honorer K2, yaitu tenaga guru, kesehatan, dan administrasi umum. Sedangkan kelulusannya ditentukan lewat passing grade (pemeringkatan).

Untuk diketahui, sebanyak 12 instansi baik pusat dan daerah diaudit lagi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ini setelah dari hasil verifikasi validasi (verval) dan QA) data honorer kategori satu (K1), ditemukan ada kejanggalan.

Kejanggalan itu menurut Naftalina Sipayung, asisten Deputi Koordinasi dan Evaluasi Sistem Manajemen SDM Aparatur, dilihat dari koleksi honorer K1 ke-12 instansi tersebut yang di atas 500 orang. Selain itu banyak pengaduan masyarakat termasuk honorer sendiri soal kebenaran data itu.

Adapun 12 instansi tersebut terdiri dari empat pusat dan delapan daerah, yaitu Kementerian Agama, Kementerian PU, Kementerian Kominfo, Kementerian Dikbud, Provinsi Banten, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Serang, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Okan Kemelir Ulu Timur, dan Kabupaten Lebak.

Jawa Pos

Read more

Sistem Perekrutan Cpns Kemenag 2013 - Bebas Intervensi

Posted by Asep Ihsan

Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia akan melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang bebas dari segala bentuk intervensi, sehingga sumber daya manusia (SDM) yang didapat akan unggul, berkualitas dan memiliki integritas tinggi.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Biro Kepegawaian Kemenag Dr. H. Mahsusi dalam sambutannya mewaliki Sekjen Kemenag Bahrul Hayat pada penyerahan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 Rekrutmen CPNS dari PT SGS Indonesia kepada Kementerian Agama di Jakarta, Senin.

"Jika rekrutmen itu dilakukan bebas dari intervensi, maka Insya-Allah hasilnya akan objektif," tegas Mahsusi,

Ia menjelaskan sistem itu tak mudah, namun Biro Kepegawaian sudah melakukan analisis jabatan, analisa beban kerja, retribusi pegawai, penugasan pegawai sebagai dasar guna menentukan rekrutmen pegawai, termasuk pemetaan pegawai pada 2013 sebagai dasar formasi tambahan PNS.

Penyerahan ISO 9001 : 2008 tersebut dimaksudkan untuk perbaikan rekrutmen CPNS tahun 2013. Seluruh kebutuhan instrumen pengujian atau tes telah disiapkan sedemikian rupa, sehingga efektifitas bisa dicapai.

Semua itu didukung metode yang disesuaikan dengan kebutuhan reformasi birokrasi, karena itu ia pun berharap adanya koordinasi lebih mantap untuk mengawal seluruh pelaksanaan ujian CPNS tersebut.

Kepala Biro Kepegawaian itu tak menjelaskan bulan apa rekrutmen akan dimulai. Tapi, yang jelas pada tahun 2013 akan ada rekrutmen dengan jumlah yang belum diketahui pula.

Dalam paparannya, ia pun mengakui setiap kali dilakukan rekrutmen CPNS kerap menuai kritik dari kalangan media dan berbagai pihak. Hal itu harus disikapi dengan menjawabnya melalui perbaikan-perbaikan, sebab kritik yang disampaikan dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan yang ada.

Ia pun mengingatkan jika pada saat rekrutmen ada yang lulus tetapi kemudian mengundurkan diri, posisinya tak bisa diganti oleh orang lain.

Formasi yang tidak terisi lantaran karena pelamar yang lulus kemudian mengundurkan diri, lanjutnya, harus dikembalikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ke depan, hasil rekrutmen harus sesuai dengan penempatan yang dibutuhkan. Tidak boleh terjadi seseorang yang lulus dari sarjana akuntan kemudian ditempatkan di Satuan Kerja (Satker) madrasah.

Menurutnya nantinya jangan sampai ada CPNS yang ujiannya di Jakarta tetapi dinyatakan lulus di Surabaya. Tertib administrasi dalam rekrutmen CPNS harus transparan. Kemenag harus mendapatkan SDM berkualitas dan baik.

Pada kesempatan yang sama, Mahsusi juga mengingatkan jajarannya bahwa data kepegawaian harus tepat. Pengalaman, ada pejabat sudah pensiun tetapi belum mundur, sehingga kemudian yang bersangkutan harus mengembalikan uang.

Oleh karena itu pula harus hati-hati dalam menata dan memutasi seseorang PNS, termasuk pula dalam pendataan yang bersifat "pribadi", karena ada PNS nikah lebih dari sekali umumnya tak mau memasukkan data anggota keluarga.

Tetapi, lanjut dia, di kemudian hari anggota keluarganya protes lantaran berbagai hal. "Saya sering mendapat pertanyaan mengenai hal ini," ia menjelaskan.

Manfaat dari penerapan ISO : 2008, katanya, adalah menciptakan mekanisme seleksi penerimaan CPNS Kemenag yang jujur, adil, efektif, efisien, transparan dan profesional. Tak kalah pentingnya adalah pelayanan yang mudah, ramah dan cepat kepada para pelamar CPNS.

Sumber: Kementerian Agama RI

Read more

Honorer K2 Didominasi Oleh Formasi Guru

Posted by Asep Ihsan on Tuesday, April 2, 2013

Pemerintah pusat ekstra hati-hati mengangkat honorer kategori satu (K1) menjadi CPNS. Pasalnya, dari hasil kajian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), tenaga administrasi yang terbanyak sekitar 55 persen. Disusul guru sekitar 40 persen, dan sisanya adalah tenaga kesehatan maupun penyuluh.

Menurut Naftalina Sipayung dari Kantor Menpan bahwa sebenarnya prosentase tenaga administrasi dan guru di honorer K1 hampir sama. Hanya saja yang terbanyak adalah tenaga teknis (administrasi), demikian ungkap Naftalina Sipayung, asisten Deputi Koordinasi dan Evaluasi Sistem Manajemen SDM Aparatur KemenPAN-RB seperti disampaikan kepada JPNN, Kamis (28/3).

Kondisi ini berbeda dengan honorer kategori dua (K2). Dari listing data yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sekitar 600 ribu orang, lebih dari 50 persen didominasi tenaga pendidik terutama guru bantu. Tenaga guru ini tersebar di Kementerian Agama dan Kementerian Dikbud.

"Tenaga guru memang sangat banyak di K2 ini. Apalagi guru agama dan guru bantu tidak hanya tersebar di pusat tapi juga sampai ke daerah-daerah," terangnya.

Selain guru, tenaga administrasi juga banyak. Itu sebabnya dalam tes honorer K2 yang digelar awal Juli mendatang, akan diuji kompetensi dasar dan kompetensi bidang. Bagi yang tidak lolos tes, tidak akan diangkat CPNS.

"Untuk honorer K2 lebih selektif pengangkatannya, karena mereka harus lewat tes dulu. Beda dengan K1 langsung diangkat, makanya pemerintah sangat hati-hati dalam menelisik dokumen honorer K1," tandasnya.

Read more

Tes Cpns 2013 Digelar Juni

Posted by Asep Ihsan

Pemerintah sudah berancang-ancang membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2013. Rencananya seleksi akan dijalankan akhir Juni nanti. Honorer kategori dua (K2) mendapat prioritas pengangkatan.

Progres persiapan tes CPNS 2013 ini dipaparkan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB) Eko Prasodjo.

"Kita sudah koordinasi dengan tim pengawas reformasi birokrasi nasional yang diketuai Pak Wapres," katanya Kamis (24/1).

Hasil konsultasi itu memutuskan moratorium atau penghentian sementara rekrutmen CPNS baru dihentikan. Dengan demikian, tahun 2013 ada rekrutmen CPNS baru.

Meski moratorium dicabut, usul permintaan CPNS baru tidaklah diperlonggar. Wamen PAN-RB Eko menjelaskan, kuota CPNS baru belum bisa ditentukan sekarang.

Sebab, saat ini kuota ditentukan kebutuhan masing-masing instansi pusat atau daerah. "Jika model yang lama, kuota nasional ditetapkan dulu. Baru disebar merata di setiap instansi," katanya.

Menurut Eko, mulai saat ini instansi pusat atau daerah sudah bisa memasukkan permintaan kuota atau formasi CPNS baru. Di Kemen PAN-RB, permintaan itu akan dicek dengan sejumlah instrumen lainnya. Di antaranya, analisis kebutuhan PNS untuk lima tahun mendatang.

Yang jelas, pemerintah memastikan tes CPNS 2013 akan diisi pelamar umun dan tenaga honorer K2. "Tenaga honorer K2 kita prioritaskan karena amanah PP (peraturan pemerintah)," timpalnya.

PP itu mengamanahkan honorer K2 diangkat secara bertahap mulai tahun ini hingga 2014. Jumlah honorer K2 hampir 600 ribu jiwa, tetapi tidak diangkat semuanya.

Posisi pelamar umum hanya untuk kursi yang tidak memiliki kandidat di kelompok honorer K2. Saat ini honorer K2 menumpuk di kursi guru, perawat, dan tenaga teknis lainnya.

Eko menjelaskan rangkaian rekrutmen CPNS 2013 dimulai efektif Maret depan. Yakni dengan sosialisasi pendaftaran ke masyarakat. "Kemudian tes dijalankan akhir Juni. Kalau molor mungkin awal Juli," tandasnya.

Skenario teknis tes CPNS 2013 kemungkinan diperbaharui. Yakni pelamar langsung menjawab soal ujian di depan komputer (computer assisted test/CAT). Pusat sarana CAT masih belum tersebar di daerah.

Untuk itu mereka menjajaki kerja sama dengan PTN (perguruan tinggi negeri) yang direkomendasikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Jawa Pos

Read more

Kuota Penerimaan Cpns Honorer K2 35 Persen

Posted by Asep Ihsan

Dari jumlah sebanyak 630 ribuan honorer kategori dua (K2) yang akan mengikuti tes CPNS 2013, disinyalir separuh lebih honorer K2 hanya bisa gigit jari. Karena dari jumlah tersebut kuota yang disiapkan tidak lebih dari 35 persen. Sehingga lebih dari 50% peserta Cpns honorer K2 tidak akan diterima jadi pegawai negeri sipil (PNS). Menurut Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat kepada JPNN, untuk pengangkatan tenaga honorer yang sudah masuk K2 hanya akan diangkat sekitar 30 hingga 35 persen saja. Itupun pengangkatannya akan melalui tes, kata Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) tersebut.

Terbatasnya kuota tersebut, menurut dia, karena banyak yang non kategori. Misalnya, kategori yang dibutuhkan ada guru matematika tapi yang banyak guru bahasa Indonesia, atau yang dibutuhkan penyuluh adanya tenaga administrasi.

Dari 630 ribuan honorer K2, posisi teratas (80 persen) adalah guru, 10 persen tenaga medis, dan sisanya tenaga administrasi. Dari jumlah guru pun, terbanyak yang mengajar bahasa Indonesia sehingga non kategori. "Melihat performance honorer K2, sekitar 70 persen tidak akan lolos," ujarnya.

Mengenai data listing untuk uji publik K2, lanjut Tumpak, sudah ada pada seluruh Kantor Regional (Kanreg) BKN. Namun listing tersebut belum dibagikan ke unit pengelola kepegawaian daerah (BKD-red) sebelum ada regulasinya.

Ditanya soal nasih honorer K2 yang tidak lolos tes, dia mengatakan, akan diarahkan ke pegawai tidak tetap pemerintah (PTTP). Hanya saja, tidak semuanya bisa masuk PTTP, tapi khusus untuk honorer yang punya formasi.

Dimisalkan, instansi A kekurangan tenaga guru bahasa Indonesia, honorer yang mengabdi di instansi tersebut masih bisa bekerja dengan status PTTP. Apabila instansi A tidak membutuhkan lagi, honorernya akan diberhentikan.

"Prinsipnya, tenaga honorer K2 yang direkrut baik CPNS maupun PTTP harus sesuai kebutuhan instansinya. Di samping tersedia jabatan maupun formasi bagi honorer bersangkutan," tandasnya.

Read more

Formasi CPNS Daerah 2013 Dijatah 40 Ribu

Posted by Asep Ihsan

Meskipun kebijakan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah berakhir, bukan berarti pemerintah daerah boleh merekrut CPNS sebanyak-banyaknya. Pemerintah tetap menjalankan kebijakan secara logis dengan mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu disesuaikan dengan situasi dan kondisi kebutuhan formasi.

Tahun 2013 pemerintah tetap menerapkan kebijakan zero growth (pertumbuhan nol) menuju minus growth (minus pertumbuhan).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar mengatakan, penambahan formasi CPNS dari jalur umum untuk tahun ini hanya sebanyak 60 ribu, yakni 40 ribu untuk daerah dan 20 ribu untuk instansi pusat.

“Usulan tambahan harus berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja. Selain itu, instansi itu harus sudah memiliki proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahun ke depan,” ujar Azwar kepada wartawan di Kantor KemenPAN-RB, Jakarta, Kamis (21/02).

Lebih lanjut dikatakan, penerimaan CPNS masih dibatasi untuk tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis dan jabatan-jabatan tertentu yang benar-benar dibutuhkan oleh organisasi.

“Misalnya tenaga penyuluh pertanian, yang memang dibutuhkan dalam meningkatkan hasil pertanian, seperti beras, jagung, dan lain-lain,” menteri asal Aceh itu.

Sementara Plt. Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Tasdik Kinanto mengatakan, penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan merupakan salah satu prioritas dalam rekrutmen CPNS tahun 2013 ini.

Meskipun secara nasional kebijakannya zero growth, namun secara instansional akan ditempuih dengan tiga pola, yakni minus growth, zero growth, dan growth.

Minus growth diterapkan bagi instansi yang berdasarkan hasil analisa beban kerja (ABK) jumlah pegawainya sudah kelebihan, anggaran belanja pegawai lebih dari 50 persen APBD (untuk kabupaten/kota), dan bagi provinsi yang rasio belanja pegawainya lebih dari 30 persen APBD.

Sedangkan zero growth, diterapkan untuk instansi yang jumlah pegawainya cukup, rasio anggaran belanja pegawai antara 40 sampai 50 persen dari APBD (kabupaten/kota), dan 25 sampai 30 persen (provinsi).

Sementara yang alokasi formasinya lebih besar dari jumlah PNS yang pensiun, diperuntukkan bagi instansi/pemda yang jumlah pegawainya sangat kurang, rasio anggaran belanja pegawainya kurang dari 40 persen dari APBD (Kabupaten/kota), dan untuk provinsi yangvrasio anggaran belanja pegawainya kurang dari 40 persen.

Tasdik Kinanto yang juga Sekretaris Kementerian PAN-Rb menambahkan, instansi yang tidak memiliki tenaga honorer kategori 1 maupun kategori 2 juga menjadi pertimbangan. Selain itu, dipertimbangkan juga rasio jumlah pegawai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, kekurangan pegawai serta prioritas jabatan.

Terkait dengan rekrutmen penyuluh pertanian, penyuluh kehutanan, dan penyuluh perikanan, Tasdik menekankan perlunya dilakukan penghitungan kebutuhan yang konkret.

“Sandingkan data kebutuhan penyuluh dibandingkan dengan penyuluh yang sudah ada, baik dari segi jumlah dan kompetensi yang ada,” ujarnya ketika menjadi pembicara dalam rakernas APKASI dan PERHIPTANI di Jakarta, Rabu (20/02).

Lebih dari itu, harus dilakukan redistribusi pegawai, apabila terdapat kelebihan/kekurangan.“Bila perlu, menarik kembali tenaga penyuluh pada unit organisasi lain di luar unit penyuluhan," tambahnya.

Sumber: Jawa Pos

Read more

Seleksi CPNS Akan Murni dan Terbuka

Posted by Asep Ihsan

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) akan berupaya secara konsisten untuk memperketat penerimaan CPNS, termasuk tetap selektif membuka lowongan. MenPAN dan RB Azwar Abubakar menuturkan, dalam penerimaan CPNS ke depan, tidak akan diakomodir dari pengangkatan honorer.

"Tidak ada pengangkatan pilih kasih, harus testing murni dan yang terbuka. Yang jelas, yang diterima itu pasti yang dibutuhkan," jelasnya di Kantor Wapres.

Azwar mengakui jumlah PNS yang ada saat ini berlebih. Namun, menyikapi hal tersebut, pihaknya tidak bisa langsung memberhentikan PNS yang kinerjanya dinilai buruk.

"Sekarang kan ada audit pegawai. Sampai menunggu itu, PNS sekarang ini memang lebih. Karena itu, sekarang dikurangi output-nya. Yang ada sekarang disaring sambil pensiun. Kalau langsung diberhentikan tidak bisa," tegasnya.

Selain menyeleksi ketat lowongan CPNS, lanjut Azwar, pihaknya akan memberikan pelatihan-pelatihan dan peningkatan kemampuan kompetensi dari segi Sumber Daya Manusia (SDM).

Dengan demikian, reformasi aparatur negara dapat terus berjalan. "Karena ke depan, akan menjadi tidak mudah untuk mengangkat orang yang tanpa pendidikan," imbuhnya.

Jawa Pos

Read more

MenPAN-RB Tegas Soal Manipulasi Kelulusan CPNS

Posted by Asep Ihsan

MenPAN-RB Republik Indonesia (RI), Azwar Abubakar di Jakarta, Kamis (14/2) mengingatkan agar Pejabat daerah tidak main-main dengan pengadaan CPNS tahun ini. Berkaca dari rekrutmen tahun lalu, meski seleksinya superketat namun masih ada pejabat daerah di Kota Badung dan Provinsi Bali yang coba-coba mengganti daftar CPNS yang dinyatakan lulus.

"Jangan sampai kejadian 2012 terulang lagi. Sayang sekali ada pejabat daerah yang coba-coba main api. Padahal telah diinfokan kalau daftar kelulusan yang dibagikan ke masing-masing daerah, juga ada di Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan telah diumumkan di website juga," beber MenPAN-RB, Azwar Abubakar di Jakarta, Kamis (14/2).

Kasus yang terjadi dua daerah di Bali tersebut, lanjutnya, karena pejabat daerah berpikir masih mengubah daftarnya. Kemungkinan besar, permainan ini sering dilakukan dan selalu lolos.

"Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Yang saya sesalkan, pejabatnya kok tidak mendukung upaya pemerintah dalam membersihkan manipulasi penerimaan CPNS," tuturnya.

Ditanya langkah antisipasi pemerintah menghadapi berbagai trik kecurangan dalam pengadaan CPNS tahun ini, politisi PAN ini menegaskan, sistemnya akan lebih diperketat dibanding seleksi 2012. Namun, apabila masih ditemukan kecurangan juga, pejabat bersangkutan akan dibawa ke tipikor.

"Kasus Badung dan Provinsi Bali katanya sedang diproses Tipikor. Jadi kalau ada pejabat yang coba-coba, ya ancamannya tipikor, demikian tandasnya.

Sumber : Jawa Pos

Read more

Persyaratan Pemda Agar Bisa Terima CPNS

Posted by Asep Ihsan

Meski pemerintah telah mencabut moratorium CPNS, dan membuka kembali penerimaan pegawai baru. Namun setiap instansi yang mengusulkan kebutuhan CPNS, belanja pegawainya harus di bawah 50 persen.

Menurut MenPAN-RB) Azwar Abubakar bahwa syaratnya seperti tahun lalu. Paling utama, belanja pegawainya kurang dari 50 persen, demikian penegasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar di kantornya, Jumat (1/2).

Dijelaskannya, perekrutan harus terlebih dahulu memiliki peta jabatan serta rencana kebutuhan pegawai untuk lima tahun ke depan. Itu harus didukung oleh analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK). Di samping itu, instansi harus memiliki pola rekrutmen CPNS yang terbuka, fair, bersih, efisien, dan akuntabel.

"Kalau syaratnya sudah dipenuhi tinggal mengusulkan ke KemenPAN-RB. Nanti usulan ini akan dianalisa kemudian diajukan kepada Wapres. Apakah layak diberikan formasi atau tidak," terangnya.

Bagi instansi yang sangat butuh pegawai namun belanja pegawainya lebih dari 50 persen, diupayakan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kalaupun SDM yang ada tidak memungkinkan untuk keahlian tertentu, pemerintah akan memberikan toleransi. Namun, jumlahnya tidak banyak.

"Ya paling maksimal dua orang lah untuk menjadi leader (pemimpin), sedangkan lainnya pakai PNS yang sudah ada saja," tandasnya.

Read more

Honorer K1 Resmi Berstatus Cpns Sejak 1 Desember

Posted by Asep Ihsan

Kabar baik bagi honorer kategori satu (K1). Sebabnya Pemerintah telah menetapkan per 1 Desember 2012, honorer K1 resmi menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Tidak hanya honorer K1 yang telah clear sebanyak 49.714 orang saja, sisa yang saat ini masih diaudit oleh quality assurance (QA) juga resmi menyandang CPNS.

Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SesmenPAN-RB) Tasdik Kinanto usai peresmian media center KemenPAN-RB, Rabu (19/12) menyampaikan bahwa Pemerintah telah menetapkan, honorer K1 resmi CPNS 1 Desember. Jadi meski nomor induk pegawai (NIP) belum selesai ditetapkan, tapi mereka sudah sah sebagai CPNS.

Dijelaskannya, MenPAN&RB Azwar Abubakar telah menyerahkan formasi pada 415 instansi (29 instansi pusat dan 386 daerah) dengan jumlah kuota 49.714 orang. Penyerahan ini merupakan tahap pertama, selanjutnya akan diberikan lagi instansi yang telah dinyatakan clear oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Sisanya sekitar 21 ribu orang masih diperiksa lagi. Yang sudah selesai akan diserahkan lagi instansi pusat dan daerah. Tapi mereka tetap sudah CPNS per 1 Desember juga," ujarnya.

Dia mengakui pengurusan honorer K1 memang agak lamban. Tasdik beralasan pemerintah tidak mau gegabah. Jangan sampai ada honorer yang datanya tidak benar. "Ini menyangkut nasib orang loh. Kalau tidak teliti, bisa-bisa yang berhak diangkat CPNS justru tidak diangkat, demikian sebaliknya," ucapnya.

Ditambahkan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno, saat ini ada 32 kabupaten/kota yang sedang diaudit dengan tujuan tertentu, 15 kab/kota diaudit oleh QA BPKP karena memiliki tenaga honorer yang lebih dari 500 orang.

Itu sebabnya, ke-47 daerah tersebut tidak diundang dalam rakornas penyerahan formasi honorer K1. "Karena masih ada masalah makanya mereka tidak diundang. Mereka nanti tetap diundang kalau sudah selesai diperiksa," tandasnya.

Read more

Nasib Honorer K1 Pemko Medan Ada Titik Terang

Posted by Asep Ihsan

Kabar baik bagi Honorer K1 Pemko Medan, pasalnya sekitar 251 honorer kategori satu (K1) di Pemko Medan mulai ada titik terang. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah menyelesaikan proses audit tujuan tertentu (ATT) terhadap data-data 251 honorer dimaksud.

Hasilnya, dipastikan tidak seluruhnya lolos untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Yang akan diangkat jadi CPNS hanya yang dinilai memenuhi kriteria (MK).

Bagi yang tidak memenuhi kriteria (TMK), sebagian dilimpahkan masuk ke data honorer K2 yang harus mengikuti seleksi tertulis sesama honorer K2, untuk bisa diangkat menjadi CPNS.

"Hasil ATT sudah selesai termasuk Medan. Ada yang MK, ada yang TMK," ujar Asdep Koordinasi dan Evaluasi Sistem Manajemen SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Naptalina Sipayung, SH., MAP, kepada JPNN di Jakarta.

Hanya saja, belum disebutkan secara persis, berapa honorer K1 Pemko Medan ini yang lolos dan berapa yang gagal. Naptalina menyebutkan, hasil ATT ini akan dilaporkan dulu ke Menpan-RB Azwar Abubakar, sebelum diserahkan ke daerah.

"Jadi prosentasenya (yang gagal, red) belum diketahui karena akan dilaporkan ke Menpan sekitar akhir Maret atau paling lambat awal April," ujar Naptalina.

Read more

Pemko Palembang Ajukan Cpns Formasi Umum

Posted by Asep Ihsan

Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang Sumatera Selatan mengajukan 383 formasi CPNS umum ke pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2013. Menurut Kepala Dinas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Palembang Agus Kelana, untuk pengajuan ini belum ada jawaban dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Formasi yang diajukan untuk mengisi kekosongan di bidang teknis, kesehatan dan pendidikan (guru),” jelas Agus, seperti diberitakan Sumatera Ekspres, Kamis (28/3).

Hanya saja, peluang untuk membuka penerimaan CPNS dari pelamar umum sangat kecil. Pasalnya, Pemko terbentur karena belanja pegawai (belanja tidak langsung) dalam APBD masih di atas 50 persen, melebihi belanja langsung.

“Aturannya, daerah dapat menerima CPNS jika belanja pegawai lebih rendah dibandingkan belanja langsung,” ucapnya. Belum lagi, jumlah honorer kategori II di lingkup Pemkot Palembang masih di atas 1.000 orang.

Dikatakan Agus, pihaknya tetap berupaya dengan mengajukan usulan penerimaan CPNS itu karena moratorium telah dicabut. “Selain itu, jumlah PNS selama tiga tahun ini akan berkurang sekitar 1.500 orang. Ada yang pensiun, meninggal dunia dan mutasi. Karena itu, kita berharap celah ini diperbolehkan membuka penerimaan CPNS dari pelamar umum pada tahun ini,” tukasnya.

Untuk penerimaan CPNS dari tenaga honorer kategori II, lanjut Agus, bagi yang sudah dinyatakan lulus seleksi ada 1.665 orang. Mereka masih menunggu uji publik hingga 4 April mendatang. “Kalau tidak ada sanggahan, maka nama-nama yang lulus seleksi administrasi ini akan kami kirim ke Menpan,”imbuhnya.

Ujian tertulisnya akan dilakukan akhir Juni atau awal Juli mendatang. “Ada dua tahap tes yakni tes kemampuan dasar dan tes kemampuan bidang. Soalnya, dibuat oleh 10 konsorsium perguruan tinggi negeri seperti UGM, UI, IPB, ITB dan lainnya,”tukasnya.

Sebagai info, 1.665 tenaga honorer yang lulus seleksi tersebut terdiri dari guru SD dan madrasah ibtidaiyah 504 orang dan SMP/MTs 137 orang. Sedangkan SMA 29 orang, SMK 29 orang dan guru TK enam honorer.

Dari unsur perawat 44 orang, bidan 11 orang, pranata laboratorium delapan orang dan penyuluh kesehatan masyarakat tiga orang, serta administrasi kesehatan sembilan orang. Selanjutnya, sanitarian enam orang, perawat gigi enam orang, nutrisionis dan radiografer masing-masing seorang serta arsiparis 11 honorer. Selain itu, pranata komputer 119 orang, pustakawan sembilan orang dan 707 honorer lainnya.

Read more

Pengumuman Honorer K2 Mataram Nusa Tenggara Barat

Posted by Asep Ihsan

Daftar nama para tenaga honorer yang masuk kategori dua (K2) lingkup Pemerintahan Kota (Pemko) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) akhirnya diumumkan, Kamis (28/3). Sejak pagi, para honorer K2 sudah memadati papan pengumuman yang ditempel di areal parkir kantor wali kota untuk melihat nama meraka.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram Hj Evi Ganevia, menerangkan, sekitar 1.250 honorer K2 dinyatakan lulus dan berhak mengikuti tes CPNS pertengahan tahun ini. Sebagian besar mereka terdiri dari tenaga administrasi yang tersebar di semua unit pemerintahan Kota Mataram, selain itu juga terdapat tenaga pendidik, dan tenaga medis. Mereka yang sudah keluar namanya sudah memenuhi persyaratan honorer K2.

“Paling banyak mereka adalah tenaga administrasi pemerintahan, disusul guru dan medis,” kata Evi seperti dilansir Lombok Pos, Jumat (29/3).

Meski sudah diumumkan, namun pihak BKD Kota Mataram masih akan melakukan uji publik selama 21 hari ke depan, guna memberikan kesempatan bagi mereka yang merasa sudah mengabdi, namun namanya tidak tercantum di dalam honorer K2. Karena bisa saja dalam pengumuman mereka tidak keluar namanya, sebab ada kesalahan cetak, tidak memenuhi syarat dan sebagainya.

“Silahkan kalau ada pegawai yang merasa dirugikan untuk datang ke BKD. Artinya kalau dia merasa dirinya sebagai honorer K2 tapi namanya tidak masuk di sana silahkan ke BKD,” katanya.

Setelah mendapat laporan pengaduan dari mereka yang keberatan, pihak BKD akan membuatkan laporannya, dan menyerahkan kepada pemerintah pusat untuk diproses. Jika memang mereka memenuhi syarat, tentu akan dipertimbangkan untuk masuk dalam honorer K2. “Kita akan buatkan laporannya nanti, itu yang kita kirim lagi,” jelasnya.

Evi menegaskan, dalam pengajuan nama-nama para honorer K2 tersebut, tidak ada istilah titipan anak pejabat, seperti yang selama ini santer terdengar. Masing-masing SKPD bertangung jawab penuh terhadap orang yang diajukan dalam honorer K2 tersebut. BKD hanya bertugas menerima dan mengajukan ke pemerintah pusat, nama-nama yang diserahkan oleh masing-masing SKPD. Mereka yang masuk K2 adalah yang sudah memenuhi persyaratan, diantaranya lama mengabdi di atas tahun 2005 dan sabagainya. “Tidak ada yang namanya titipan, tidak ada itu. Selama dia memenuhi syarat pasti kita ajukan,” katanya.

Bagi para pencari kerja yang sudah mengabdi sekian lama di insitusinya masing-masing, gunakan uji publik tersebut sebagai ajang untuk pembuktian dirinya kalau ia layak tercantum dalam honorer K2. Semoga sukses, Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin!


Read more

Pemko Batam Ajukan Tambahan 500 PNS

Posted by Asep Ihsan

Tahun anggaran 2013 ini Pemerintahan Kota (Pemko) Batam kembali mengajukan penambahan formasi CPNS ke pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Negara. Jumlah yang diminta Pemko Batam adalah 500 orang.

Wali Kota Batam Ahmad Dahlan mengungkapkan, sebagian besar formasi CPNS yang diajukan itu tenaga teknis untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan. “Saat ini tim dari BKD Kota Batam sudah berada di Jakarta. Selain melalui tes CPNS nantinya, kita berharap banyak tenaga teknis kita yang didatangkan dari luar kota, terutama untuk tenaga kesehatan,” kata Dahlan seperti dilansir Batam Pos.

Untuk tenaga guru, akan diprioritaskan guru-guru untuk bidang studi eksakta seperti biologi, fisika, kimia, dan matematika. Dahlan mengatakan, untuk tahun ini Pemko Batam akan berupaya untuk mendapatkan guru eksakta lebih dari 100 orang.

“Kalau untuk guru seperti guru ekonomi, komputer, bahasa inggris dan guru bahasa Indonesia sudah sangat banyak di Batam ini,” Katanya.

Sementara untuk tenaga medis/kesehatan, Pemko Batam akan mengutamakan tenaga spesialis, atau tenaga ahli. Bahkan Ahmad Dahlan berharap BKN bisa mendatangkan sejumlah dokter spesialis dari daerah lain.

Read more

Pemkab Subang Buka Penerimaan CPNS 2014

Posted by Asep Ihsan

Pemkab Subang Jawa Barat akan membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) melalui jalur umum pada 2014 mendatang. Jumlah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sebanyak 600 orang.

Kabid Pengadaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Subang, Heri Tantan mengatakan jumlah tersebut sebagian besar untuk ditempatkan di bidang pendidikan dan kesehatan. Sisanya, bagian teknis.

"Ini hasil inventarisasi data dari sejumlah SOPD di Pemkab Subang serta yang ditetapkan dari pemerintah pusat. Penerimaannya akan dibuka melalui jalur umum," ujarnya di komplek Pemkab Subang, Rabu (6/3) sore.

Ia mengatakan, kekosongan ratusan pegawai di lingkungan Pemkab Subang itu, di luar ribuan pegawai yang memasuki masa pensiun tahun ini. Setiap tahun, jumlah PNS yang pensiun sekitar 1.300 orang. Adapun, penerimaan CPNS melalui jalur umum, dilakukan untuk mengakomodasi formasi yang tidak tercakup dalam penerimaan CPNS bagi tenaga honorer kategori II (K2).

"Nanti akan ada ribuan honorer K2 yang ikut seleksi CPNS, tetapi tidak semua formasi terpenuhi. Jadi, akan dibuka jalur umum tahun depan," katanya.

Untuk penerimaan CPNS bagi tenaga honorer K2, ia mengatakan akan berlangsung Juni tahun ini. Sebelum mengikuti tes kompetensi, sekitar empat ribu K2 akan diuji publik dalam waktu dekat.

"Jatah CPNS untuk ribuan honorer K2 yang lolos uji publik, hanya sekitar 20-30 persennya saja. Untuk yang tidak lolos seleksi, akan diangkat sebagai pegawai tidak tetap (PTT), tentu berdasarkan seleksi juga," kata Heri.

Bupati Subang, Ojang Sohandi terkait penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di daerahnya menegaskan, sistem penerimaan CPNS di Subang selama ini sudah menjadi tanggung jawab sekretaris daerah.

“Yang saya ketahui, penerimaan CPNS itu bukan tanggung jawab bupati atau wali kota, tetapi tanggung jawab sekda,” ujarnya, Kamis (14/2/2013).

Ojang mengatakan hal itu untuk menanggapi pernyataan Wakil Ketua Tim Independen Komite Reformasi Birokrasi (TIKRB), Soffyan Effendi di media massa. Sofyan mengatakan bahwa pemerintah mengusulkan larangan bagi kepala daerah untuk melakukan penerimaan CPNS.

Alasannya, kewenangan bupati atau wali kota dalam penerimaan CPNS kerap dimanfaatkan untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Di berbagai daerah, menurut Sofyan, bupati atau wali kota kerap melakukan penerimaan ribuan CPNS dengan bayaran sekitar Rp 150 juta per orang.

Dengan uang miliaran tersebut, bupati ataupun wali kota pada tahun pertama kepemimpinannya, sudah bisa melunasi biaya kampanye yang digunakan untuk memenangi pemilihan kepala daerah. Sementara suap CPNS pada tahun berikutnya, bisa disimpan untuk tabungan pribadi.

Menanggapi hal itu, Ojang mengaku menunggu instruksi dari pemerintah pusat jika ada sistem baru mengenai penerimaan CPNS. “Kami menunggu apa pun aturannya. Itu akan kami patuhi,” ucapnya.

Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Subang, Abdurakhman mengungkapkan, tahapan-tahapan penerimaan CPNS sejauh ini dilakukan berdasarkan instruksi dari pemerintah pusat. Sebagai penyelenggara, Sekda hanya menjalankan aturan main yang telah ditetapkan.

“Juklak dan juknis penerimaan CPNS dari pemerintah pusat sebelum sampai ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah), datangnya ke Sekda dulu,” katanya.


Read more

Pemkab Bekasi Segera Buka Pendaftaran CPNS 2013

Posted by Asep Ihsan

Untuk menambah kekurangan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintahannya, Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana akan mengajukan pembukaan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun ini. Pembukaan penerimaan sekaligus pendaftaran CPNS tersebut, rencananya akan kembali dibuka pada 2013 walaupun jadwal pastinya belum disampaikan.

Diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bekasi, Sutisno saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (11/12), untuk mengisi kekosongan staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, pihaknya akan membatasi 9.600 CPNS untuk diangkat menjadi PNS. Seluruh penerimaan akan diserahkan kepada Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) RI dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Moratorium penerimaan CPNS berakhir pada tahun ini. Sehingga penerimaan CPNS akan dibuka kembali pada tahun depan. Sedangkan, Pemerintah Kabupaten Bekasi masih kekurangan 9.600 PNS, sehingga pengajuan pun dilimpahkan seluruhnya. Akan tetapi, tidak mungkin semua pengajuan diterima oleh pemerintah pusat. Mungkin hanya berkisar 250 sampai 350 orang. Itu pun sudah berdasarkan penilaian dan kemampuan anggaran dari Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Dari 9.600 CPNS yang diajukan tersebut, lanjut Sutisno, Kemenpan RI dan BKN juga akan menyeleksi tenaga pengawas. Sehingga pembagiannya berdasarkan kebutuhan. Jika perlu, akan dilakukan diklat untuk menambah jumlah tenaga pengawas.

Sebagai info, jumlah tenaga pengawas di Kabupaten Bekasi saat ini berjumlah 417 orang. Dari jumlah tersebut, untuk tenaga pengawas untuk Sekolah Dasar (SD) sebanyak 327 orang, SMP dan SMA (37 orang), pengawas mata pelajaran (12 orang), pengawas makanan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi (9 orang), pengawas tenaga kerja (10 orang), pengawas pertanian (1 orang), dan pengawas pemerintahan sebanyak 21 orang.

“Penerimaan CPNS direncanakan dilaksanakan Kemenpan RI atau BKN (Badan Kepegawaian Negara). Penerimaan pendaftaran CPNS tetap di Pemerintah Kabupaten Bekasi, namun seleksi dilakukan di pemerintah pusat. Akan tetapi, itu baru sebatas rencana dan belum tetap,” ungkap Sutisno.

Pikiran Rakyat

Read more